Warga Subang Ngeluh Tak Bisa Kerja di Pabrik Mobil Listrik, FMSB Demo Pabrik BYD
SUBANGINFO – Gelombang kekecewaan warga meledak di depan kawasan industri masa depan Subang. ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) mengepung pabrik mobil listrik raksasa BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Rabu (28/10/2026).
Bukan menolak investasi, mereka datang menuntut satu hal: jangan jadi penonton di tanah sendiri.
Warga menilai di tengah megahnya pabrik kendaraan listrik pertama di Indonesia, penyerapan tenaga kerja lokal Subang masih sangat memprihatinkan, yakni di bawah 20 persen.
Orasi bergantian memanaskan kawasan industri. Pemerhati sosial Subang, Megi Akbar Setiawan, yang menjadi juru bicara aksi, meluruskan bahwa gerakan ini bukan gerakan anti-investasi.
“Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap,” ujar Megi di tengah ratusan massa.
Menurut Megi, keberadaan BYD adalah kebanggaan sekaligus harapan baru bagi Subang. Namun kebanggaan itu akan hampa jika warga sekitar hanya menjadi penonton.
Ia menyoroti banyaknya lulusan SMA/SMK di Subang yang tidak mampu kuliah karena ekonomi, dan menggantungkan harapan hidupnya pada industri besar ini.
“Bagi anak-anak Subang yang baru lulus sekolah, tidak semua bisa kuliah. Mereka butuh kerja. Kalau ada pabrik sebesar BYD di depan mata tapi mereka tidak bisa masuk, itu menyakitkan,” tegasnya.
Megi mengapresiasi terobosan Gubernur Jabar melalui aplikasi
“Nyari Gawe” untuk info lowongan. Namun menurutnya, aplikasi saja tidak cukup.
“Info lowongan ada di Nyari Gawe itu bagus, tapi pertanyaannya, apakah skill warga kita sudah sesuai kualifikasi BYD yang butuh teknologi tinggi? Ini yang harus dijawab dengan pelatihan konkret, bukan sekadar aplikasi,” katanya.
*SDM Subang Dianggap Tak Kompeten? FMSB Tantang Duduk Bersama*
Isu klasik kembali mencuat: perusahaan berdalih SDM lokal belum qualified. FMSB menolak alasan itu dijadikan pembenaran.
Megi menantang Pemerintah, Disnaker, DPRD, dan BYD duduk satu meja untuk memetakan kebutuhan kompetensi industri EV (Electric Vehicle).
“Kalau memang ada anggapan bahwa SDM warga Kabupaten Subang belum memenuhi kualifikasi, mari kita cari formulasi bersama. Pemerintah daerah melalui Disnaker dan DPRD, khususnya komisi yang membidangi ketenagakerjaan, perlu dilibatkan untuk membahas bagaimana kesiapan SDM kita bisa ditingkatkan,” tandasnya.
Ia mengusulkan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) khusus otomotif listrik yang dibiayai bersama antara Pemda, Provinsi, dan CSR BYD, sehingga warga Subang benar-benar siap pakai.
Desakan Aturan Tegas & Vendor Limbah Harus Lokal
Dalam aksi tersebut, FMSB secara resmi mendesak Bupati Subang Reynaldy Putra Andita dan DPRD Kabupaten Subang untuk segera menerbitkan aturan tegas berupa Perda atau Perbup tentang kuota wajib 70% tenaga kerja lokal bagi setiap investasi yang masuk ke Subang.
“Kami ingin ada ruang dialog. Kalau hari ini belum bisa bertemu dengan pihak perusahaan, kami akan mendorong agar persoalan ini dibahas bersama DPRD dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Harapannya, ada solusi yang jelas dan bisa ditindaklanjuti,” kata Megi.
Tak hanya soal rekrutmen, FMSB juga menyoroti rantai bisnis ikutan. Massa meminta manajemen BYD lebih selektif dan transparan dalam memilih vendor pengolahan limbah B3.
Mereka mendesak agar vendor limbah diprioritaskan dari perusahaan lokal Subang yang telah mengantongi izin resmi dari DLH dan KLHK, bukan perusahaan dari luar daerah yang tidak jelas.
Bongkar Dugaan Kejanggalan Izin PT CMM
Aksi FMSB juga menyeret nama PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM) yang disebut sebagai salah satu vendor di kawasan tersebut.
Megi membeberkan adanya kejanggalan serius terkait perizinan.
Pertama, ia mempertanyakan tindak lanjut penyegelan yang disebut dilakukan tim terpadu pada 1 Oktober 2026. Menurut pantauan warga, aktivitas perusahaan kembali berlangsung normal pada hari berikutnya seolah tidak ada penyegelan.
Kedua, ia menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara nama pemohon perizinan OSS dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di lapangan.
“Kami meminta instansi berwenang, Satpol PP, DPMPTSP, dan DLH memeriksa dokumen serta kondisi di lapangan. Dugaan ini masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi, tapi ini harus dibuka transparan agar tidak jadi preseden buruk,” tegasnya.
FMSB menegaskan dugaan tersebut masih dugaan dan perlu pembuktian resmi, namun harus segera ditindaklanjuti.
Aksi Sempat Memanas
Aksi yang berlangsung damai sejak pagi sempat memanas sekitar pukul 11.00 WIB. Muncul seseorang yang diduga mencoba mengintervensi dan memprovokasi massa.
Beruntung, aparat kepolisian dari Polres Subang yang berjaga sigap mengamankan orang tersebut. Massa kembali tenang dan melanjutkan orasi secara tertib hingga bubar siang hari.
Di akhir aksi, FMSB menegaskan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak BYD membuka akses informasi rekrutmen yang transparan dan mengutamakan warga Subang.
2. Mendesak Bupati dan DPRD Subang membuat aturan tegas kuota tenaga kerja lokal.
3. Mendesak audit perizinan PT CMM dan transparansi vendor pengolahan limbah B3.
“Kami dukung investasi. Tapi jangan lupakan warga Subang. Kami ingin sejahtera bersama BYD, bukan hanya jadi penonton,” tutup Megi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen BYD Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga.
