Subang Info – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menembus angka Rp35 triliun hingga akhir Oktober 2025. Ia pun optimis bahwa seluruh alokasi anggaran—yang pada APBN tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun—akan bisa terserap secara optimal hingga November.
Seiring perkembangan tersebut, Dadan memperkirakan bahwa kebutuhan total untuk program MBG sampai akhir tahun bisa mencapai sekitar Rp90 triliun, jauh melampaui pagu semula. Ini berarti ada kekurangan dana yang harus segera diantisipasi. Faktor utama di balik proyeksi ini adalah lonjakan kebutuhan untuk dua bulan terakhir tahun, yaitu November dan Desember.
Serapan hingga Oktober dan Proyeksi Akhir Tahun
Di Jakarta, Selasa (28/10), Dadan menyampaikan, “Sekarang serapan anggaran sudah Rp35 triliun per hari ini.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa hingga akhir Oktober realisasinya belum setengah dari pagu Rp71 triliun.
Berdasarkan hitung-hitungan BGN, total kebutuhan anggaran MBG hingga tutup tahun diperkirakan bisa mencapai Rp90 triliun — melampaui pagu awal. “Bukan habis, tapi kurang. Karena untuk November saja, kita akan butuh Rp14 triliun sendiri, sedangkan Desember Rp19 triliun sendiri,” jelasnya. Dengan demikian, kekurangan anggaran diperkirakan sekitar Rp28 triliun.
Walau begitu, Dadan memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Apabila Oktober ditutup dengan serapan Rp35 triliun dan pagu Rp71 triliun, masih tersisa kebutuhan besar untuk dua bulan terakhir. Dan untuk menutup celah anggaran itu, pemerintah telah menyiapkan dana cadangan. Untuk Desember, misalnya, dana cadangan sekitar Rp28 triliun sudah dipersiapkan agar kebutuhan bisa terpenuhi.
Fokus pada Efisiensi dan Manfaat Langsung
BGN tidak hanya fokus pada jumlah serapan, namun juga menekankan bahwa penggunaan dana harus efisien dan memberi manfaat langsung kepada penerima MBG. Dadan menegaskan: “Yang penting bukan sekadar terserap, tapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat langsung bagi penerima manfaat MBG.”
Dengan target yang tinggi dan kebutuhan dana yang besar, pengelolaan dan pemantauan menjadi krusial. Evaluasi rutin oleh BGN terhadap realisasi di daerah-daerah pelaksana program terus dilakukan. Prioritas diberikan pada efisiensi – tanpa mengorbankan kualitas gizi maupun porsi makanan yang diterima masyarakat.
Kenapa Anggaran Bisa Melejit?
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah di 2025, dengan fokus utama untuk memperbaiki status gizi anak sekolah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Seiring target yang makin besar dan cakupan semakin luas, kebutuhan anggaran pun melonjak.
Beberapa waktu lalu, Dadan pernah menyampaikan bahwa untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat – termasuk siswa, ibu hamil/menyusui dan balita – dibutuhkan anggaran tambahan. Sebagai contoh, dalam 2026 saja, anggaran MBG yang diajukan mencapai Rp335 triliun. Bisnis Ekonomi+1
Selain itu, dari data BGN disebutkan bahwa intervensi gizi dalam program MBG bisa menelan biaya sekitar Rp1,2 triliun per hari. Kontan Nasional+1 Hal ini sejalan dengan proyeksi bulanan mencapai sekitar Rp25 triliun ketika operasi program berjalan penuh. Untuk program berskala nasional dengan penerima manfaat puluhan juta orang, besaran ini mencerminkan komitmen besar pemerintah.
Tantangan dalam Penyerapan
Meskipun pagu anggaran sudah ditetapkan, realisasinya hingga Oktober–November menunjukkan ada kesenjangan antara alokasi dan penyerapan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kesiapan infrastruktur (termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG), koordinasi antar-lintas sektor, serta pengelolaan logistik dan pemenuhan bahan baku makanan bergizi.
Dadan sendiri pernah mengungkap bahwa hingga Mei 2025 penyerapan baru mencapai Rp2,386 triliun atau 3,36 % dari pagu Rp71 triliun. Ini menunjukkan bahwa di awal pelaksanaan program masih banyak hambatan yang harus diselesaikan.
BGN kemudian bekerja keras melakukan akselerasi, mengoptimalkan mitra pelaksana, memanfaatkan sinergi lintas kementerian/lembaga, dan memperkuat pengawasan.
Strategi Menutup Kekurangan Anggaran
Untuk menutup proyeksi kekurangan anggaran hingga Rp28 triliun, seperti yang disebut Dadan, pemerintah menyiapkan dana cadangan yang akan digunakan khusus untuk program MBG di dua bulan akhir tahun. Alokasi ini diharapkan memastikan bahwa kualitas dan kuantitas pelaksanaan tetap berjalan sesuai target.
Selain itu, efisiensi penggunaan dana menjadi kunci. Pengeluaran yang tepat sasaran — misalnya bahan baku lokal, pemanfaatan UMKM sebagai mitra penyedia makanan, serta pemantauan digital — akan memperkuat efektivitas program. Dalam rencana jangka panjang, digitalisasi layanan MBG juga menjadi agenda penting sehingga pengelolaan data dan pemantauan dapat lebih transparan dan akuntabel.
Manfaat dan Implikasi untuk Masyarakat
Program MBG berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil/menyusui, dan keluarga berpenghasilan rendah. Dengan makanan bergizi gratis, diharapkan status gizi nasional membaik, angka stunting menurun, dan kualitas sumber daya manusia ke depan semakin meningkat. Selain itu, program ini juga berdampak pada ekonomi lokal – pembelian bahan baku dari petani/UMKM, penciptaan lapangan kerja di dapur-dapur layanan MBG, dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah pelaksana program.
Namun demikian, tantangan besar tetap ada, termasuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memperoleh layanan secara tepat waktu dan dalam kualitas yang baik. Pengawasan, transparansi, dan sinergi menjadi aspek krusial agar rupiah anggaran yang besar tersebut benar-benar memberi hasil nyata di lapangan.
Ringkasnya, meskipun program MBG – yang dipimpin oleh BGN dan dikomandoi oleh Dadan Hindayana – menunjukkan komitmen yang kuat dengan alokasi anggaran besar dan target penerima manfaat yang ambisius, realisasi hingga Oktober 2025 masih menunjukkan bahwa penyerapan belum mencapai sasaran penuh. Dengan pagu Rp71 triliun untuk tahun ini dan proyeksi kebutuhan hingga Rp90 triliun, ada kekurangan sekitar Rp28 triliun yang harus ditutupi lewat dana cadangan.
Di sisi lain, pelaksanaan program tetap berjalan dan fokus pada efisiensi serta manfaat langsung untuk masyarakat menjadi prioritas. Ke depan, penguatan tata kelola, digitalisasi, dan pemanfaatan mitra lokal menjadi kunci sukses agar program MBG dapat secara maksimal memberikan dampak bagi kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.
Author: Redaksi
Redaksi Subang Info
