BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan, meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak proyek Bus Rapid Transit (BRT).
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pelaksanaan proyek transportasi massal di Kota Bandung dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan resistensi dari warga.
“Pemerintah Kota Bandung harus berani, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ketika ada masyarakat yang terdampak, diberikan kompensasi,” ujar Tedy, Minggu.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat guna menghindari kesalahpahaman selama proses pembangunan berlangsung.
Tedy menilai, program BRT merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kemacetan di Kota Bandung yang semakin kompleks.
“Secara grand design, BRT ini menjadi salah satu solusi penanganan kemacetan di Kota Bandung,” katanya.
Selain itu, ia menyebut proyek tersebut bersifat mendesak karena merupakan bagian dari program nasional yang juga diterapkan di sejumlah kota lain, seperti Medan.
Dengan anggaran yang dinilai cukup besar, Tedy mengingatkan agar pelaksanaan program BRT dilakukan secara maksimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sayang kalau tidak dioptimalkan, karena anggarannya cukup signifikan,” ujarnya.
