Kabupaten Cirebon – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan penting terhadap kinerja beberapa mitra kerja saat melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di wilayah Cirebon.
Mitra kerja yang dimaksud diantaranya; UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung serta UPTD PPP LLAJ wilayah IV Cirebon,Dinas Perhubungan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat Ahab Sihabudin mengatakan, dari sektor infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan mencapai 95 persen. Namun demikian, Komisi IV DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya peningkatan intensitas pemeliharaan agar kondisi jalan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan fungsi.
Pada sektor perhubungan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) telah terealisasi hingga 100 persen. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti titik lokasi yang belum teraliri listrik.
“Serta adanya pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam pembiayaan listrik,” katanya, Kabupaten Cirebon, Rabu (8/4/2026).
Sementara itu, pada sektor sumber daya air, Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti masih adanya permasalahan terkait aset yang tercatat ganda antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Selain itu, diperlukan peningkatan anggaran guna mendukung program ketahanan pangan secara optimal.
“Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jawa Barat merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jalan secara berkala, penyelesaian permasalahan PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air,” ucap dia.
Selain memberikan catatan penting Komisi IV DPRD Jawa Barat pun mengpresiasi terhadap kinerja ketiga UPTD tersebut yang secara umum dinilai cukup baik dan menunjukkan capaian yang positif.
