Bandung – Kritik terhadap rencana revitalisasi kawasan Gedung Sate kembali disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah. Ia menilai proyek yang diinisiasi Dedi Mulyadi tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
Proyek revitalisasi yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung itu mulai dikerjakan sejak 8 April 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026, dengan estimasi anggaran mencapai Rp15 miliar.
Maulana menyatakan, di tengah berbagai persoalan masyarakat yang belum terselesaikan, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor fundamental seperti pendidikan dan sosial keagamaan. Ia menilai alokasi anggaran daerah perlu difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain aspek prioritas anggaran, ia juga menyoroti pentingnya menjaga nilai historis kawasan yang meliputi Gedung Sate, Lapangan Gasibu, serta Jalan Diponegoro. Menurutnya, penataan kawasan tidak boleh menghilangkan identitas sejarah Kota Bandung.
Maulana turut mengkhawatirkan potensi perubahan aksesibilitas publik akibat rencana penataan, termasuk kemungkinan perubahan pada ruas Jalan Diponegoro dan Jalan Majapahit. Ia menilai hal tersebut dapat berdampak pada mobilitas masyarakat.
Dari sisi kebijakan, ia menyoroti belum tercantumnya program revitalisasi dalam dokumen perencanaan daerah serta ketidakpastian sumber pendanaan yang disebut masih menunggu anggaran perubahan. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius, mengingat masih banyak program prioritas lain yang belum terealisasi.
Ia pun mendorong pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum merealisasikan proyek tersebut. Menurutnya, kebijakan publik harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pertimbangan estetika.
Author: Hafidh
jurnalis
