DKI Jakarta — Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya inovasi, digitalisasi, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Demikian Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan kunjungan kerja ke Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
“Di era serba digital saat ini, para pelaku usaha harus mampu bersaing dan mengembangkan usahanya dengan cara yang konvensional. Media sosial saat ini memiliki efektifitas yang signifikan bagi dunia usaha kecil menengah,” ujar Lina.
Hal serupa diungkapkan anggota Komisi II lainnya, Agung Yansusan.
Menurut Agung pemerataan program ekonomi kreatif di seluruh wilayah Jawa Barat agar tidak hanya terpusat pada daerah tertentu. Sehingga seluruh potensi daerah dapat berkembang secara optimal dan berkeadilan. Bukan hanya itu, Agung melanjutkan, penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di Jawa Barat, serta dorongan revisi Peraturan Daerah (Perda) ekonomi kreatif agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Apalagi perkembangan zaman yang semakin canggih semuanya bisa serba di digitalisasi. Dan ini merupakan perkembangan adaptif yang sesungguhnya bisa diberdayakan masyarakat Jawa Barat,” kata Agung.
Terkait perlindungan karya, Komisi II
Terlebih, tambah Agung, untuk mengawalinya harus ada inovasi, terobosan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan menekankan agar prosedur pendaftaran hak cipta baik untuk logo UMKM, aplikasi, maupun game dapat dipermudah. Sehingga semakin membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
“Peran yang tidak kalah penting yakni adanya komitmen yang kuat dari masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama memprioritaskan ekonomi kreatif ini bisa berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan Jawa Barat,” tutur Agung.
Selain itu, sebut Agung, yang tidak kalah penting yakni adanya sinergitas antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian penting agar program dan kebijakan ekraf dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun dinilai krusial dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Komisi II DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan sektor ekonomi kreatif agar merata, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru di seluruh wilayah Jawa Barat,” tutup Agung.
