CIANJUR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman, menggelar sosialisasi mengenai pengawasan penyelenggaraan anggaran pemerintah tahun 2026 di Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang antusias mengikuti pembahasan terkait pentingnya pengawasan anggaran daerah. Dalam kesempatan itu, Asep menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, masyarakat perlu mengetahui arah dan tujuan penggunaan anggaran agar dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
“Pengawasan anggaran tidak hanya menjadi tugas DPRD, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan,” ujar Asep.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat tersebut menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi warga dinilai mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sosialisasi tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, kritik, maupun masukan terkait pelaksanaan program pemerintah di daerah.
Asep menilai pengawasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis, tetapi juga memiliki dimensi keadilan sosial. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif mengawal berbagai program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan setiap program yang dibiayai oleh anggaran daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga,” katanya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang diwarnai berbagai pertanyaan dan harapan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Cipanas.
Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Jawa Barat berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan anggaran semakin meningkat sehingga tercipta pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Author: Hafidh
jurnalis
