Kota Bandung – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jabar untuk mengevaluasi serta menuntaskan carut marut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Selain itu, Komisi V DPRD Jawa Barat dalam waktu dekat akan menyampaikan seluruh informasi secara utuh terkait carut marut SPMB di Jabar, khususnya sikap Komisi V DPRD Jawa Barat atas masalah tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung usai melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa kemarin malam, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Lebih lanjut Yomanius Untung mengatakan, Komisi V DPRD Jawa Barat menilai ada masalah besar terkait SPMB 2026. Ketidaksiapan sistem selama proses SPMB 2026, sehingga muncul masalah di masyarakat salah satunya terkait sistem SPMB sering error, sistem sering hang atau membeku (freeze) hingga sistem yang lambat atau ngelag.
“Ini problem yang dirasakan masyarakat, kekecewaan tumbuh di masyarakat karenanya kami (Komisi V DPRD Jawa Barat) berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 di tengah masyarakat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa,” kata Yomanius Untung.
Adapun terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang diusulkan oleh komponen masyarakat hingga LSM kepada Komisi V DPRD Jawa Barat. Hal itu tidak lagi menjadi kewenangan Komisi V DPRD Jawa Barat, melainkan masing-masing fraksi di DPRD Jawa Barat.
“Komisi V DPRD Jawa Barat tentu akan membuat rekomendasi dari rapat kerja atas masalah SPMB 2026,” tegasnya.
Selain itu, soal kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar yang menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa miskin yang tidak lolos SPMB. Komisi V DPRD Jawa Barat mendukung hal tersebut, tetapi tentu DPRD Jawa Barat akan menghitung rencana tersebut dengan kapasitas fiskal saat ini.*
