DPRD Jawa Barat mendukung rencana pemerintah mengaktifkan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang telah dibangun dengan investasi besar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengatakan reaktivasi Bandara Husein perlu diimbangi dengan langkah strategis agar BIJB Kertajati tetap berfungsi secara optimal dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” ujar MQ Iswara di Kota Bandung, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan proyek strategis yang telah dirintis sejak 2012, mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur. Bandara tersebut awalnya diproyeksikan menjadi gerbang udara internasional utama di Jawa Barat sekaligus mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016.
Namun, target tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena pembangunan BIJB Kertajati dan Jalan Tol Cisumdawu saat itu belum rampung sehingga pemanfaatannya belum maksimal.
MQ Iswara menegaskan besarnya investasi yang telah digelontorkan untuk pembangunan BIJB harus dijaga agar tidak menjadi beban berkepanjangan. Apalagi, perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga atas pembangunan tersebut.
Karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah mencari solusi yang mampu mengakomodasi operasional kedua bandara tanpa saling melemahkan.
Saat ini, berbagai strategi terus diupayakan untuk meningkatkan aktivitas BIJB Kertajati. Selain melayani penerbangan haji, pemerintah juga tengah mengembangkan potensi penerbangan umrah, fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), serta peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.
Meski demikian, pengembangan rute umrah masih menghadapi tantangan, terutama tingginya biaya transportasi menuju Kertajati yang menjadi pertimbangan biro perjalanan. Sementara itu, pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi kepada pelaku usaha.
“Kita masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Haji relatif sudah berjalan, sementara MRO juga sedang dijajaki. Terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata MQ Iswara.
Ia menambahkan, keberhasilan BIJB Kertajati tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan infrastruktur, tetapi juga strategi pemasaran dan kemampuan menarik maskapai untuk membuka lebih banyak rute domestik maupun internasional sehingga masyarakat memiliki pilihan penerbangan yang lebih beragam.
