SUBANGINFO — Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengungkapkan rencana pemanfaatan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diajukan dalam APBD Perubahan 2026. Dana tersebut direncanakan membiayai 495 pekerjaan di berbagai sektor, dengan sekitar 250 paket di antaranya berada di Dinas Bina Marga.
Daddy mengatakan, rincian pekerjaan tersebut muncul setelah pembahasan bersama Bappeda. Sebelum diakomodasi melalui skema pinjaman, proyek-proyek yang diajukan telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh PT SMI bersama Pemprov Jabar dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Proses tersebut mencakup pemeriksaan lokasi, kondisi infrastruktur, hingga data kebutuhan pekerjaan.
Porsi terbesar berada di sektor jalan dan jembatan. Menurut Daddy, pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut berkaitan dengan target peningkatan kemantapan jalan Jawa Barat pada 2027. Sejumlah jembatan juga membutuhkan penanganan karena mengalami kerusakan berat, bahkan terdapat yang sudah tidak berfungsi akibat faktor usia.
DPRD Jabar melihat pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik, tetapi juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan yang lebih baik dapat memperlancar distribusi barang, memangkas waktu tempuh serta membantu menekan biaya transportasi, terutama bagi wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi.
Namun, rencana pinjaman tersebut juga menjadi perhatian karena akan menambah kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Daddy menyebut, jika digabungkan dengan sisa kewajiban dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada periode pemerintahan sebelumnya, total beban utang Jawa Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp7,4 triliun dengan pembayaran hingga 2029.
Menurut Daddy, pemerintah saat ini mengupayakan agar pinjaman baru tersebut dapat diselesaikan pada akhir masa pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyebut kondisi fiskal Jawa Barat masih memungkinkan untuk menanggung kewajiban tersebut dan menilai skema pinjaman masih berada dalam koridor yang diperbolehkan.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Jawa Barat mendorong agar setiap penggunaan pembiayaan daerah diarahkan pada pekerjaan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan jumlah pekerjaan yang mencapai ratusan paket, transparansi perencanaan, ketepatan sasaran, serta pengawasan pelaksanaan menjadi bagian penting agar pembiayaan pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat bagi Jawa Barat.
