Kabupaten Cirebon—Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat evaluasi pencapaian target pendapatan daerah serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi kinerja para mitra kerja pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026).
Menurut Jajang, peninjauan pertama dilakukan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cirebon untuk memantau perkembangan pendapatan sektor pajak pasca-penetapan APBD Perubahan.
“Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun, tantangan terberat saat ini ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih cukup tinggi,” ujar Jajang Rohana.
Jajang memperkirakan capaian PKB potensi berada di kisaran 90 persen. Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi seluruh P3D di Jawa Barat untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Soroti Kinerja BJB dan Rasio LDR
Selain P3D, Komisi III DPRD Jabar juga mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah III Bank BJB Kabupaten Cirebon. Meski mencatatkan pertumbuhan kinerja, Komisi III memberikan catatan khusus terkait Loan to Deposit Ratio (LDR).
“Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya. Ke depan, Bank BJB harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyimpan dananya di BJB,” jelasnya.
Jajang menegaskan, Bank BJB memiliki keunggulan kompetitif berupa dukungan fasilitas penuh (backbone) dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Oleh karena itu, BJB diharapkan mampu tampil lebih tangguh dan tidak kalah bersaing dengan bank-bank nasional lainnya.
Dorong Investasi Padat Karya dan Penyehatan BUMD
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPRD Jabar menekankan pentingnya memaksimalkan seluruh potensi mitra kerja, mulai dari layanan Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga BUMD di bawah naungan Biro BIA.
“Kami merekomendasikan seluruh mitra kerja untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sektor penanaman modal, investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” tambah Jajang.
Terkait tata kelola BUMD, Komisi III DPRD Jabar meminta adanya langkah strategis untuk menyehatkan BUMD yang saat ini kinerjanya kurang maksimal, sehingga seluruh aset dan BUMD milik Pemprov Jabar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan dan pembangunan daerah.
