Kota Bandung — Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung penguatan lembaga penyiaran sebagai sumber informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi media sosial. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dalam rangka Hari Penyiaran Daerah di Universitas Pasundan, Rabu (13/5/2026).
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, mengatakan persoalan penyiaran merupakan isu strategis yang perlu mendapat dukungan melalui kebijakan maupun penguatan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut penting agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsi edukasi, penyampaian informasi, serta kontrol sosial secara optimal.
Ia menilai keberadaan lembaga penyiaran yang kuat sangat diperlukan agar tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya publik di tengah dominasi arus informasi digital dan media sosial.
Terkait regulasi konten media sosial, Rafael menjelaskan bahwa pengaturan secara menyeluruh menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui undang-undang nasional. Meski demikian, DPRD Jawa Barat berharap hasil kajian yang disusun KPID Jawa Barat dapat menjadi masukan strategis dalam memperkuat ekosistem penyiaran dan menjaga ketahanan informasi di era digital.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menjelaskan forum tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya yang membahas perilaku Generasi Z dari perspektif psikologi penyiaran.
Pada forum kali ini, pembahasan diperluas dengan pendekatan ketahanan nasional melalui perspektif Pancagatra yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan.
Menurut Adiyana, penguatan media penyiaran di Jawa Barat penting dilakukan agar dapat menjadi penyeimbang di tengah dominasi media sosial, khususnya dalam menyediakan informasi yang akurat dan berkualitas bagi generasi muda.
Author: Hafidh
jurnalis
