SUBANG – Dugaan pencabulan yang melibatkan oknum guru di SMAN 1 Pamanukan, Kabupaten Subang, mendapat perhatian dari DPRD Jawa Barat. Komisi V DPRD Jabar meminta dugaan tersebut ditangani secara menyeluruh untuk memastikan fakta dan kronologi kejadian.
Sorotan tersebut muncul setelah ratusan siswa SMAN 1 Pamanukan menggelar aksi unjuk rasa. Para siswa meminta pihak terkait memberikan klarifikasi mengenai dugaan tindakan tidak pantas yang disebut melibatkan Wakil Kepala Sekolah (Waka) Bidang Kesiswaan.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, mengatakan dugaan tersebut perlu didalami melalui proses pemeriksaan yang menyeluruh. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi informasi yang simpang siur.
Zaini meminta Dinas Pendidikan Jabar, Kantor Cabang Dinas (KCD), serta pihak sekolah segera mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Ia menilai kejelasan informasi diperlukan agar situasi di lingkungan sekolah tetap terkendali.
Selain pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, Zaini juga meminta aspek administrasi segera ditangani sesuai kewenangan Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan dan KCD. Namun, proses penanganan kasus diingatkan tidak boleh mengganggu hak siswa untuk memperoleh pendidikan.
Menurut Zaini, kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Pamanukan harus tetap berjalan. Penanganan persoalan juga harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan siswa.
Kasus tersebut turut mendorong perhatian terhadap batas profesional antara guru dan siswa. Zaini menilai hubungan yang dekat antara pendidik dan peserta didik tetap harus berada dalam koridor kewajaran, termasuk ketika guru mendampingi kegiatan ekstrakurikuler.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pola komunikasi antara guru dan siswa. Kedekatan secara personal, menurutnya, tidak boleh menghilangkan batas antara posisi pendidik dan peserta didik.
Zaini kemudian mendorong penerapan mekanisme perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Menurutnya, instrumen perlindungan yang telah tersedia perlu benar-benar dimanfaatkan di lingkungan sekolah.
Ia juga menyinggung keberadaan komite yang disebut menjadi bagian dari mekanisme perlindungan warga sekolah. Komite tersebut diharapkan dapat menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan maupun persoalan lain yang berkaitan dengan perlindungan warga sekolah.
Meski demikian, mekanisme internal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses hukum. Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia atau ditemukan dugaan tindak pidana, proses sesuai ketentuan hukum tetap dapat ditempuh.
DPRD Jabar berharap seluruh pihak mengedepankan proses pemeriksaan yang objektif dan transparan. Di tengah penanganan dugaan kasus tersebut, perlindungan siswa serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Pamanukan tetap menjadi perhatian utama.

