BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., menegaskan bahwa Gedung DPRD Jabar merupakan rumah rakyat yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia juga mengklarifikasi aksi simbolik penurunan foto Wakil Presiden yang terjadi saat audiensi perwakilan masyarakat sipil Jawa Barat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Kamis lalu.
Buky menjelaskan, DPRD Jawa Barat senantiasa membuka ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan, masukan, maupun aspirasi terkait persoalan publik.
Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki fungsi representasi yang harus dijalankan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui mekanisme demokrasi.
Terkait aksi penurunan foto Wakil Presiden dalam audiensi tersebut, Buky menegaskan bahwa tindakan itu dilakukan oleh pihak dari aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat. Ia menyatakan aksi tersebut bukan merupakan instruksi, arahan, maupun keputusan resmi institusi DPRD Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, Buky memastikan substansi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut tetap diterima dan ditampung secara objektif. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, lanjutnya, akan diteruskan kepada lembaga terkait, khususnya DPR RI dan MPR RI, sesuai mekanisme yang berlaku.
Buky juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka, sekaligus mengedepankan etika dan kesantunan dalam menyampaikan pendapat.
“Kita harus menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka, tetapi pada saat yang sama juga menjunjung tinggi etika dan kesantunan,” ucap Buky.
Atas dinamika yang terjadi selama audiensi, Buky turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Pernyataan tersebut disampaikan atas nama pribadi maupun institusi DPRD Jawa Barat.
Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa DPRD Jabar tetap berkomitmen menjalankan fungsi representasi dengan menerima aspirasi masyarakat, sembari memastikan setiap penyampaian pendapat berlangsung dalam koridor demokrasi dan etika kelembagaan.

