Jakarta – Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia mengumumkan akan menggelar aksi besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025. Ribuan pengemudi ojol diperkirakan akan memadati kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, DPR RI, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan para driver.
Dalam rangkaian aksi ini, para pengemudi juga akan mematikan aplikasi transportasi online secara serentak. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, melalui keterangan tertulis pada Selasa (16/9/2025).
“Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” ujar Igun.
Langkah ini diperkirakan akan berdampak langsung terhadap mobilitas warga Ibu Kota. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menyiapkan pilihan transportasi lain seperti TransJakarta, MRT, LRT, bus umum, maupun taksi konvensional.
Tujuh Tuntutan Ojol Garda Indonesia
Dalam aksi kali ini, Garda Indonesia membawa tujuh tuntutan utama yang dianggap krusial demi keberlangsungan para pengemudi transportasi online di Tanah Air.
- Mendesak RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2025–2026
Garda meminta pemerintah dan DPR RI segera memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam daftar Prolegnas. Selama ini, regulasi terkait transportasi online masih dianggap abu-abu dan tidak berpihak pada driver. - Menurunkan Potongan Aplikator dari 20 Persen ke 10 Persen
Salah satu masalah klasik yang kerap dikeluhkan pengemudi adalah potongan atau komisi tinggi dari aplikator. Dengan penurunan potongan menjadi 10 persen, penghasilan driver diharapkan lebih layak. - Membuat Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan
Garda menilai tarif untuk layanan antar barang dan makanan masih belum memiliki aturan baku yang adil. Pengemudi berharap ada regulasi resmi agar tarif tidak seenaknya ditentukan oleh aplikator. - Audit Investigatif Potongan 5 Persen
Selama ini terdapat potongan tambahan 5 persen yang diambil oleh aplikator tanpa kejelasan. Garda mendesak adanya audit investigatif untuk memastikan transparansi penggunaan potongan tersebut. - Penghapusan Program Merugikan Driver
Beberapa program seperti Aceng, Slot, Multi Order, hingga Member Berbayar dianggap tidak menguntungkan dan justru menekan pendapatan pengemudi. Garda menuntut agar semua program ini dihapus. - Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025
Garda meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas tragedi yang menewaskan pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025. Peristiwa itu dianggap bentuk ketidakadilan yang harus diselesaikan. - Pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
Garda menilai terjadi kemunduran dalam kebijakan sektor transportasi sejak Dudy Purwagandhi menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era Presiden Prabowo. Oleh karena itu, mereka mendesak agar Menhub dicopot dari jabatannya.
Latar Belakang Aksi
Demo besar-besaran ojol ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Seharusnya momen tersebut menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia. Namun, Garda justru menilai adanya kemunduran di bawah kepemimpinan Menhub saat ini.
Ketua Umum Garda, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya tentang kesejahteraan pengemudi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan tata kelola transportasi nasional.
“Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwagandhi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Igun.
Dampak Aksi terhadap Masyarakat
Pemadaman aplikasi transportasi online secara massal jelas akan berdampak luas, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lain. Beberapa potensi dampak yang diprediksi antara lain:
- Keterbatasan layanan transportasi online. Penumpang akan kesulitan mencari ojol maupun taksol (taksi online) selama aksi berlangsung.
- Lonjakan penumpang di transportasi umum. Moda seperti MRT, TransJakarta, KRL, dan bus kota diperkirakan akan lebih padat dari biasanya.
- Kenaikan tarif transportasi alternatif. Taksi konvensional atau ojek pangkalan kemungkinan mengalami lonjakan permintaan yang berpengaruh pada tarif.
- Gangguan distribusi barang dan makanan. Layanan pesan antar seperti makanan atau logistik kecil yang biasanya diandalkan ojol bisa terhambat.
Meski demikian, Garda Indonesia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan demi keadilan dan regulasi yang berpihak pada pekerja transportasi online.
Respon Pemerintah dan Publik
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Perhubungan belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi yang digagas Garda Indonesia. Namun, sejumlah pihak menilai tuntutan pengemudi ojol perlu mendapat perhatian serius.
Di sisi lain, masyarakat di media sosial menunjukkan reaksi beragam. Sebagian mendukung aksi karena menilai driver ojol memang layak mendapat keadilan. Namun ada juga yang khawatir terhadap dampak pemadaman aplikasi yang bisa mengganggu aktivitas harian.
Garda Indonesia dan Perjuangan Ojol
Asosiasi Garda Indonesia dikenal sebagai organisasi yang aktif memperjuangkan hak-hak pengemudi ojol sejak lama. Mereka kerap menggelar audiensi dengan pemerintah, aksi damai, hingga mengajukan usulan regulasi.
Bagi para pengemudi, keberadaan asosiasi ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, terutama menghadapi dominasi aplikator besar yang sering dianggap lebih mementingkan profit daripada kesejahteraan mitra.
Aksi demo ojol pada 17 September 2025 di Jakarta akan menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah pergerakan pengemudi transportasi online di Indonesia. Dengan mematikan aplikasi secara massal, Garda Indonesia ingin menunjukkan bahwa keberadaan driver sangat vital dalam ekosistem transportasi modern.
Tujuh tuntutan yang dibawa, mulai dari regulasi hingga pencopotan Menteri Perhubungan, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi pengemudi bukan sekadar soal pendapatan, tetapi juga menyangkut kebijakan makro di sektor transportasi.
Bagi masyarakat, imbauan Garda untuk menggunakan transportasi alternatif perlu diperhatikan. Persiapan lebih awal dalam memilih moda perjalanan dapat meminimalkan dampak terganggunya layanan transportasi online.
Aksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menghadirkan regulasi yang adil, transparan, dan berpihak pada semua pihak, baik pengemudi, aplikator, maupun konsumen.
