SUBANG – Polemik seputar video viral Kepala Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, tampaknya belum berakhir. Setelah sebelumnya menjadi sorotan publik karena meluapkan kekecewaannya terhadap Bupati Subang dalam acara Ruwat Jagat, kini sang kepala desa kembali muncul dengan video permintaan maaf terbuka yang justru menimbulkan gelombang pertanyaan baru di masyarakat.
Kemunculan video kedua itu dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Ketua Umum Jaringan Masyarakat Pemerhati Sosial (Jampes), H. Ader, menyatakan kecurigaannya bahwa permintaan maaf tersebut tidak sepenuhnya muncul dari kesadaran pribadi sang kepala desa. Ia menduga ada tekanan dari pihak tertentu, termasuk kemungkinan intervensi dari pejabat tingkat kecamatan.
“Kalau kita lihat kronologinya, awalnya beliau berbicara lantang dan jujur di hadapan masyarakat, menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah daerah. Namun tidak lama kemudian muncul video permintaan maaf. Ini patut dipertanyakan, apakah benar murni dari dirinya sendiri atau ada tekanan dari pihak atas,” ujar H. Ader saat dimintai tanggapannya, Jumat (31/10/2025).
Jampes menilai, fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kebebasan berpendapat di tingkat akar rumput masih belum sepenuhnya terlindungi. Menurut Ader, suara kepala desa sebagai pemimpin di tingkat desa seharusnya dihargai sebagai bentuk aspirasi rakyat, bukan malah dibungkam dengan tekanan atau intimidasi.
“Kalau benar ada intervensi dari pejabat, misalnya camat atau pihak lain, ini tentu menjadi kemunduran demokrasi di daerah. Kepala desa seharusnya bebas menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut,” tegasnya.
Organisasi Jampes berencana melakukan penelusuran lebih dalam terkait dugaan adanya tekanan terhadap Kepala Desa Jabong. Mereka juga akan meminta klarifikasi dari pihak Kecamatan Pagaden dan pemerintah kabupaten untuk memastikan apakah benar ada campur tangan dalam perubahan sikap sang kades.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Pagaden maupun Bupati Subang mengenai dugaan intervensi tersebut. Namun, peristiwa ini telah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, terutama di kalangan pemerhati pemerintahan desa yang menilai kasus ini sebagai ujian transparansi dan kebebasan berekspresi di tingkat lokal.
Author: Redaksi
Redaksi Subang Info
