DKI Jakarta — DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dalam pembahasan pemajuan kebudayaan yang tengah dilakukan Panitia Khusus (Pansus) XII. Langkah ini dilakukan mengingat besarnya potensi warisan budaya yang dimiliki berbagai daerah di Jawa Barat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui konsultasi dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia pada Kamis (30/4/2026). Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyampaikan bahwa kehadiran Pansus XII bertujuan untuk memperoleh arahan terkait penyelarasan antara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa DPRD.
Menurutnya, harmonisasi regulasi menjadi kunci agar kebijakan daerah dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, pelaksanaan program pemajuan kebudayaan di Jawa Barat diharapkan berjalan lebih efektif, terarah, dan terukur.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan di sektor kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang memiliki peran dalam penyusunan regulasi dan perundang-undangan.
Selain itu, DPRD Jawa Barat melalui Pansus XII berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebudayaan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kolaborasi dinilai penting untuk menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan budaya daerah.
Sementara itu, Ketua Pansus XII DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin, menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembahasan ranperda ini, pihaknya ingin memastikan sektor kebudayaan memperoleh perhatian serius, termasuk melalui dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia berharap Fadli Zon beserta jajaran Kementerian Kebudayaan dapat turut mengawal keberlangsungan budaya di Jawa Barat, sehingga nilai-nilai lokal tetap terjaga dan mampu menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah.
Kunjungan ini dilakukan oleh pimpinan dan anggota Pansus XII DPRD Jawa Barat dalam rangka konsultasi dan sinkronisasi kebijakan. Rombongan diterima langsung oleh Menteri Kebudayaan di ruang rapat Kementerian Kebudayaan RI di Jakarta.
