Kota Tasikmalaya — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), terutama yang berkembang di Kota Tasikmalaya. Sektor ini dinilai memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menjaga identitas produk lokal, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menyampaikan bahwa keberadaan IKM perlu diapresiasi karena mampu memberdayakan masyarakat di daerahnya sendiri. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan di Tasikmalaya, Senin (27/04/2026), dalam rangka evaluasi program dan rencana APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memahami kebutuhan pelaku IKM secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, pembinaan, hingga peningkatan kapasitas usaha. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki IKM tidak boleh terabaikan, terlebih jika produk mereka telah dikenal luas di masyarakat.
Lina juga mengungkapkan bahwa pelaku IKM di Tasikmalaya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketatnya persaingan pasar dan fluktuasi ketersediaan bahan baku. Kondisi ini dinilai memerlukan solusi konkret dan kebijakan yang tepat sasaran dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Untuk itu, Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi IKM. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan, khususnya dalam proses perizinan, guna membuka peluang ekspor bagi produk lokal.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat untuk memastikan program dalam APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor IKM di daerah.
Author: Hafidh
jurnalis
