Kota Bandung – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Buky dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius sehingga keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” kata Buky, Kamis (20/8/2026).
Menurut Buky, pembangunan yang tidak diikuti program pemberdayaan berpotensi membuat manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan berbagai program pembangunan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Ia menilai persoalan kemiskinan dan pengangguran harus ditangani melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat bawah. Penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, serta program pemberdayaan dinilai menjadi bagian penting dalam melengkapi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
Pembangunan Harus Berorientasi pada Manfaat Masyarakat
Buky mengatakan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”. Menurutnya, visi tersebut perlu diwujudkan melalui pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan daerah seharusnya tidak berhenti pada capaian proyek infrastruktur. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Jawa Barat akan terus mendorong agar kebijakan pembangunan daerah memiliki keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
DPRD Dorong Birokrasi Lebih Adaptif dan Transparan
Selain persoalan sosial ekonomi, Buky juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan. Ia mendorong Pemprov Jawa Barat memperkuat birokrasi yang adaptif, berintegritas, transparan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, birokrasi yang baik menjadi fondasi penting agar berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Buky menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi bagian dari agenda pembangunan Jawa Barat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal agar arah pembangunan daerah tetap sesuai dengan target RPJMD Jawa Barat 2025-2029. Dengan keseimbangan antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, dan reformasi birokrasi, pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
