Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet pada Rabu (17/9/2025). Salah satu nama yang dicopot adalah Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi, dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Keputusan ini menuai perhatian publik, mengingat Hendi baru menjabat Kepala LKPP sejak September 2022 lalu. Namun, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menilai pencopotan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Ganjar: Pencopotan Jabatan adalah Wewenang Presiden
Dalam keterangannya kepada media, Kamis (18/9/2025), Ganjar menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk merombak pejabat, baik menteri maupun pimpinan lembaga setingkat kementerian, adalah kewenangan penuh yang tidak bisa diganggu gugat.
“Loh kalau soal menteri itu hak prerogatif presiden,” kata Ganjar.
Ia juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan kini tidak berada dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, partai berlambang banteng moncong putih tersebut memilih bersikap sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
“PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang berada di luar pemerintah atau kabinet,” tegas Ganjar.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi politik PDIP setelah hasil Pemilu 2024, di mana partai tersebut memilih untuk tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
Hendi Kaget Dicopot dari Kepala LKPP
Hendrar Prihadi, yang sebelumnya dikenal sebagai Wali Kota Semarang, mengaku tidak mengetahui lebih awal mengenai pencopotannya dari jabatan Kepala LKPP. Ia baru mendapat kabar beberapa jam sebelum pelantikan pejabat baru digelar di Istana Negara.
“Iya, saya baru tahu hari ini,” kata Hendi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh media lokal di Jawa Tengah.
Posisi Hendi kini digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala LKPP yang baru.
Sosok Sarah Sadiqa Pengganti Hendi
Dalam reshuffle tersebut, Prabowo menunjuk Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP. Meski namanya belum sepopuler pejabat lain, Sarah dinilai memiliki rekam jejak birokrasi yang baik serta pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Langkah Prabowo ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan pemerintah agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Reshuffle Kabinet Prabowo
Perubahan susunan kabinet dan pimpinan lembaga negara bukan kali pertama dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. Perombakan kali ini menegaskan komitmen Prabowo untuk menempatkan orang-orang yang dinilainya tepat di posisi strategis.
Selain pergantian di LKPP, reshuffle pada Rabu (17/9/2025) juga menyentuh beberapa jabatan penting lainnya. Meski begitu, fokus perhatian publik banyak tertuju pada pencopotan Hendi yang dianggap cukup mengejutkan.
PDIP Tetap Jadi Oposisi Konstruktif
Sikap Ganjar Pranowo yang menanggapi pencopotan Hendi dengan tenang menunjukkan konsistensi PDIP sebagai oposisi konstruktif. Alih-alih mengkritik keras, Ganjar menekankan bahwa langkah Presiden merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sah.
Bagi PDIP, peran sebagai penyeimbang berarti mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyuarakan kepentingan rakyat tanpa harus berada di dalam kabinet. Posisi ini juga memungkinkan PDIP lebih bebas mengkritisi kebijakan pemerintah jika dinilai tidak pro-rakyat.
LKPP dan Perannya dalam Pemerintahan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki fungsi vital dalam mengatur, mengawasi, dan merumuskan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Transparansi dan efisiensi di LKPP menjadi kunci dalam mencegah pemborosan anggaran negara sekaligus menutup celah praktik korupsi.
Pergantian pucuk pimpinan LKPP dinilai akan membawa arah baru bagi lembaga tersebut. Dengan menunjuk Sarah Sadiqa, Presiden Prabowo tampaknya ingin memperkuat integritas dan kinerja LKPP agar sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintahannya.
Pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP dan penunjukan Sarah Sadiqa sebagai penggantinya menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi Ganjar Pranowo, langkah itu adalah hal wajar karena termasuk dalam hak prerogatif presiden.
Sementara Hendi sendiri mengaku terkejut, publik kini menunggu langkah apa yang akan diambil oleh Sarah dalam memimpin LKPP. Di sisi lain, PDIP menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang di luar kabinet, sebuah peran strategis dalam menjaga check and balance di tengah jalannya pemerintahan.
