SUBANG – Dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Zaini Shofari, menyerukan agar para santri mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin cepat, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi. Menurutnya, para santri tidak hanya harus kuat dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi juga perlu menguasai teknologi dan mampu berdakwah di ruang-ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern.
Zaini menegaskan, kemampuan adaptasi ini penting agar para santri tidak tertinggal oleh perkembangan dunia yang serba cepat dan berbasis teknologi. “Dalam kondisi, situasi, ruang, dan waktu apa pun, santri harus adaptif. Dunia digital termasuk media sosial harus menjadi alat bantu yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan kebaikan,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (22/10/2025).
Santri Harus Melek Digital, Tanpa Meninggalkan Nilai Moral Pesantren
Lebih lanjut, Zaini menyoroti bahwa pesantren-pesantren di Jawa Barat kini mulai melakukan berbagai inovasi dengan mengisi ruang dakwah digital dan melakukan digitalisasi kitab kuning, yang selama ini menjadi rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Langkah ini menurutnya perlu diperkuat agar pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pionir dalam literasi digital berbasis moralitas Islam.
Meski begitu, Zaini mengingatkan agar proses adaptasi terhadap dunia digital tidak menghilangkan jati diri santri. Nilai moral, akhlak, serta adab yang selama ini menjadi ciri khas pesantren harus tetap dijaga. “Teknologi boleh maju, tapi akhlak santri jangan sampai luntur. Moralitas yang dibangun di pesantren harus menjadi fondasi ketika mereka terjun ke tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan santri di era modern bukan lagi hanya soal kemampuan memahami kitab kuning, tetapi juga bagaimana mampu memanfaatkan teknologi untuk berdakwah dan berkontribusi positif bagi bangsa. Ia berharap para santri tidak hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan juga menjadi kreator konten dakwah yang edukatif, inspiratif, dan berakhlak.
Jawa Barat Punya Pesantren Terbanyak, Tapi Perhatian Pemerintah Masih Minim
Dalam kesempatan tersebut, Zaini juga menyinggung perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap dunia pesantren yang dinilainya masih kurang maksimal. Ia menyebutkan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 13.005 pesantren. Jumlah ini jauh melampaui Jawa Timur yang memiliki sekitar 7.347 pesantren.
Dengan angka sebesar itu, kata Zaini, sudah sepatutnya Pemprov Jabar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pesantren, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun fasilitas pendukung lainnya. “Jawa Barat seharusnya menjadi barometer perhatian pemerintah terhadap pesantren, karena jumlah dan peran santri di daerah ini sangat besar dalam pembangunan karakter bangsa,” katanya.
Zaini mengingatkan bahwa selain adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesantren, Jawa Barat juga telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dengan adanya dasar hukum tersebut, Pemprov Jabar diharapkan tidak ragu untuk mengalokasikan dana dan program khusus bagi pesantren.
Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa alokasi bantuan bagi pesantren masih sangat terbatas. Dalam APBD Perubahan 2025, misalnya, pemerintah hanya menganggarkan sekitar Rp 5,1 miliar untuk beasiswa bagi sekitar 2.500 santri dari keluarga kurang mampu.
“Jika dihitung, bantuan tersebut hanya sekitar Rp 2.750.000 per santri. Jumlah ini jelas sangat minim dibandingkan dengan total populasi santri di Jawa Barat yang mencapai 376.791 orang,” terang Zaini. Ia menilai, angka tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan santri belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah.
Dukungan untuk Rencana Pembentukan Satgas Penataan Pesantren
Zaini juga menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan dan Pembangunan Pesantren di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Menurutnya, pembentukan satgas ini merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan, karena akan membantu pemerintah dalam memetakan kondisi pesantren di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan sumber daya manusia. “Melalui satgas ini, pemerintah bisa melihat langsung pesantren mana saja yang punya potensi besar tapi masih kekurangan sarana penunjang,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak pesantren yang berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan ikut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan. Pesantren-pesantren tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang tidak boleh diabaikan. “Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga bagian dari khazanah bangsa yang harus dirawat dan diperkuat,” tuturnya.
Pesantren Sebagai Pilar Sosial dan Kultural Bangsa
Zaini menegaskan, pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter bangsa melalui pendidikan akhlak, kemandirian, serta semangat kebersamaan. Banyak pesantren kecil yang berdiri dari swadaya masyarakat kemudian berkembang menjadi lembaga besar berkat dedikasi dan kepercayaan masyarakat.
“Dari pesantren kecil yang dibangun secara gotong royong, mereka berkembang seiring kebutuhan zaman. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan pesantren berjalan sendiri tanpa dukungan yang memadai,” ucapnya.
Ia mengingatkan, perhatian terhadap pesantren tidak boleh bersifat selektif. Pemerintah harus memberikan perhatian yang sama kepada seluruh pesantren, tanpa membedakan besar kecilnya lembaga atau siapa pengelolanya. “Jangan hanya karena pesantren tidak dikelola oleh negara, lalu dikesampingkan. Pesantren adalah bagian penting dari komponen bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran,” tegasnya.
Harapan untuk Masa Depan Santri dan Pesantren
Menutup pernyataannya, Zaini berharap agar momentum Hari Santri Nasional 2025 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menjadi refleksi dan titik tolak bagi pemerintah, masyarakat, serta kalangan pesantren untuk memperkuat sinergi. Ia menilai, keberadaan santri dan pesantren sangat strategis dalam menjaga moralitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.
“Santri hari ini harus mampu menjadi pelopor perubahan. Mereka harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur pesantren,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat, diharapkan ekosistem pendidikan berbasis pesantren di Jawa Barat akan semakin maju. Dukungan infrastruktur, beasiswa, serta digitalisasi pesantren menjadi kunci utama agar para santri dapat terus berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan menjaga warisan keislaman yang rahmatan lil alamin.
