Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti serius kondisi kerusakan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai bencana alam yang kembali melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat menjadi bukti bahwa daya dukung lingkungan kian menurun.
DPRD Jawa Barat menilai upaya pelestarian lingkungan yang selama ini berjalan belum maksimal. Sejumlah program yang digulirkan dinilai masih berhenti pada tataran konsep dan belum memberikan dampak nyata di lapangan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan secara menyeluruh.
Dalam berbagai diskusi bersama para pakar, dinas terkait, organisasi lingkungan, dan masyarakat, DPRD Jawa Barat mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama maraknya bencana adalah kondisi lahan dan hutan yang semakin kritis. Dari total luas wilayah Jawa Barat, sekitar sepertiga hingga setengahnya disebut telah masuk kategori lahan kritis.
Selain itu, kondisi hutan di Jawa Barat juga dilaporkan berada dalam situasi memprihatinkan. Hutan yang masih dalam kondisi relatif utuh diperkirakan hanya sekitar 20 persen, sementara sekitar 80 persen lainnya mengalami kerusakan. Upaya reboisasi dan rehabilitasi hutan yang dilakukan pemerintah dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan ekosistem.
Kerusakan lingkungan juga terjadi di berbagai wilayah strategis, mulai dari daerah aliran sungai (DAS), kawasan pesisir yang kerap diterjang abrasi dan banjir rob, hingga kawasan perkotaan yang mengalami tekanan pembangunan. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko terjadinya bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.
Anggaran Lingkungan Hidup Dinilai Masih Minim
DPRD Jawa Barat juga menyoroti minimnya porsi anggaran lingkungan hidup dalam struktur APBD Jawa Barat Tahun 2026. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor lingkungan hidup tercatat hanya sebesar 0,46 persen dari total APBD, angka yang dinilai belum sebanding dengan besarnya ancaman kerusakan lingkungan yang dihadapi.
Selama ini, penanganan bencana dinilai masih lebih banyak bertumpu pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk penanggulangan darurat dan pemulihan pascabencana. DPRD menilai pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan anggaran mitigasi dan pencegahan bencana agar risiko bisa ditekan sejak hulu.
DPRD Jawa Barat mendorong agar ke depan pemerintah daerah tidak lagi hanya fokus pada penanganan di hilir, melainkan memperkuat langkah-langkah mitigasi melalui peningkatan anggaran, perbaikan tata ruang, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Selain itu, DPRD juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga warga, untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mencegah bencana yang terus berulang akibat kerusakan alam.
DPRD Jawa Barat memastikan akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan strategi mitigasi bencana. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang.
Author: Hafidh
jurnalis
