SUBANG – Dedi Mulyadi menyoroti kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Subang saat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Subang, Senin (6/4/2026).
Dalam sambutannya, Dedi menekankan pentingnya membangun identitas budaya dan menjaga kebersihan sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menyebut nilai-nilai budaya Sunda seharusnya menjadi dasar dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, kebersihan lingkungan dan penataan infrastruktur memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ia mengibaratkan rezeki akan datang pada lingkungan yang tertata, bersih, dan terbuka.
“Rezeki selalu turun pada jalan yang lebar dan tempat yang bersih,” ujarnya.
Dedi juga menegaskan bahwa sektor pariwisata bukanlah tujuan utama pembangunan, melainkan dampak dari lingkungan yang tertata dengan baik. Ia menilai, jika suatu daerah memiliki kondisi yang bersih dan nyaman, promosi wisata akan terjadi secara alami melalui masyarakat.
“Pariwisata itu efek, bukan tujuan. Kalau daerah indah, masyarakat akan memviralkan sendiri tanpa perlu promosi mahal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyindir kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Subang yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan wisata. Ia menekankan bahwa peran dinas seharusnya fokus pada penataan kawasan, termasuk mengatasi persoalan seperti parkir liar dan ketidakteraturan di lokasi wisata.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terkait minimnya respons dari Dinas Pariwisata saat diminta terlibat dalam pengelolaan kawasan Lembur Pakuan yang kini berkembang menjadi destinasi wisata edukasi.
“Saya sudah beberapa kali meminta, tetapi responsnya kurang. Padahal ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Dedi turut menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai belum maksimal dalam menertibkan bangunan liar dan atribut yang mengganggu ketertiban umum.
Ia bahkan mengaku harus mengambil inisiatif sendiri untuk mempercepat penanganan di lapangan. Hal tersebut, menurutnya, mencerminkan bahwa sebagian kinerja birokrasi masih bersifat prosedural dan kurang responsif.
Dedi menegaskan komitmennya untuk terus turun langsung ke masyarakat sebagai “gubernur pinggiran” guna memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
