Kota Bandung — Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung penguatan lembaga penyiaran sebagai sumber informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi media sosial. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dalam rangka Hari Penyiaran Daerah di Universitas Pasundan, Rabu (13/5/2026).
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menilai persoalan penyiaran merupakan isu strategis yang perlu mendapat dukungan melalui kebijakan maupun alokasi anggaran.
Menurut Rafael, penguatan lembaga penyiaran penting agar media penyiaran mampu menjalankan fungsi edukasi, informasi, dan kontrol sosial secara optimal, sekaligus tetap dipercaya publik di tengah perkembangan media digital.
Ia juga menyoroti perlunya pengaturan terhadap konten media sosial yang saat ini dinilai belum tertata secara menyeluruh. Namun demikian, Rafael menjelaskan bahwa kewenangan regulasi tersebut berada di tingkat nasional melalui undang-undang.
Melalui forum tersebut, DPRD Jawa Barat berharap hasil kajian yang disusun KPID Jawa Barat dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem penyiaran dan menjaga ketahanan informasi di tengah pesatnya perkembangan media digital.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menjelaskan FGD tersebut merupakan lanjutan dari diskusi sebelumnya yang membahas perilaku Generasi Z dari perspektif psikologi penyiaran.
Pada forum kali ini, pembahasan diperluas menggunakan perspektif ketahanan nasional melalui pendekatan Pancagatra yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Menurut Adiyana, penguatan media penyiaran di Jawa Barat perlu terus dilakukan agar mampu menjadi penyeimbang di tengah dominasi media sosial, terutama dalam menyediakan informasi yang akurat dan berkualitas bagi Generasi Z.
