BANDUNG – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 78 ribu calon murid yang tidak diterima di SMA dan SMK negeri mendapat sorotan dari DPRD Jawa Barat.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menilai skema bantuan pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta masih berupa gagasan yang belum sepenuhnya matang dan belum dapat dianggap final.
Program tersebut sebelumnya diumumkan sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Pemprov Jabar menyebut telah menjalin kerja sama dengan 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 78 ribu siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
Dalam skema tersebut, setiap siswa dijanjikan bantuan pendidikan sebesar Rp2,7 juta per tahun yang terdiri dari Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Rp1,5 juta dan bantuan SPP Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
Namun, rencana tersebut menuai polemik setelah Badan Musyawarah Perguruan Swasta Jawa Barat menyatakan belum ada kesepakatan menyeluruh dari pihak yayasan sekolah swasta terkait kerja sama tersebut.
Menurut Yomanius, BMPS memiliki posisi strategis karena menaungi para pemilik yayasan sekolah swasta yang berwenang mengambil keputusan terkait kerja sama dengan pemerintah.
Ia menegaskan, kerja sama belum dapat dinyatakan final apabila para pemilik yayasan belum memberikan persetujuan resmi. Selain itu, program tersebut juga membutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp210 miliar dan belum pernah direncanakan dalam pembahasan anggaran sebelumnya.
DPRD Jawa Barat pun meminta pemerintah provinsi memastikan seluruh proses kerja sama dilakukan secara transparan, memiliki perencanaan yang matang, serta mendapatkan dukungan dari seluruh pihak terkait sebelum direalisasikan secara penuh.
