BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat mempertanyakan rencana pembangunan Sekolah Maung (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pasalnya, hingga saat ini rencana tersebut belum memiliki laporan resmi dan tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengungkapkan bahwa pihak legislatif baru mengetahui istilah Sekolah Maung melalui unggahan media sosial pribadi gubernur serta pemberitaan di media massa. Ia menyebut, hingga kini belum ada pembahasan formal terkait konsep maupun perencanaannya di Komisi V.
Zaini menilai pembangunan sekolah baru bukan perkara sederhana. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu panjang, mulai dari pengadaan lahan, perencanaan teknis, hingga pembangunan fisik yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Karena belum terakomodasi dalam APBD 2026, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih realistis dengan mengoptimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada.
Ia menjelaskan, sejumlah SMA di Jawa Barat masih memiliki lahan cukup luas, sekitar satu hingga dua hektare, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program studi unggulan sesuai visi gubernur. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibanding membangun sekolah baru dari awal.
Menurut Zaini, penguatan sekolah eksisting juga dapat mempercepat eksekusi kebijakan karena tidak terhambat proses birokrasi yang panjang. Meski demikian, ia mengakui adanya pergerakan di tingkat daerah terkait rencana Sekolah Maung. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta disebut tengah menyiapkan hibah lahan seluas sembilan hektare kepada Pemprov Jabar.
Zaini menegaskan, Komisi V DPRD Jawa Barat tetap mengapresiasi visi gubernur dalam menciptakan sekolah unggulan di Jawa Barat. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi dan kesiapan anggaran harus menjadi prioritas utama agar kebijakan pendidikan dapat berjalan optimal.
Ia menambahkan, selama ide dan perencanaan pembangunan sekolah unggulan tersebut dapat diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah, maka gagasan tersebut patut untuk dikaji dan dicoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat.
