BANDUNG — Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil kebijakan strategis terhadap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penurunan nilai aset sekaligus menghentikan beban fiskal berkepanjangan yang ditanggung APBD.
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengatakan hingga kini BIJB Kertajati belum mampu beroperasi secara optimal dan masih bergantung pada suntikan dana daerah untuk menutup biaya operasional tahunan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi terus menurunkan nilai aset jika tidak segera ditangani melalui kebijakan yang tepat.
“BIJB merupakan BUMD yang sampai saat ini masih membutuhkan dukungan APBD setiap tahun. Jika tidak ada langkah strategis, nilai asetnya bisa terus merosot,” kata Jajang di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Sebagai solusi, DPRD Jabar mengusulkan sejumlah opsi kebijakan yang dapat dikomunikasikan kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah skema tukar guling aset (ruislag) antara BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Selain itu, opsi pengalihan fungsi BIJB menjadi markas militer atau penyerahan pengelolaan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat melalui PT Angkasa Pura juga tengah dikaji.
Menurut Jajang, penyelesaian persoalan BIJB tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan koordinasi lintas pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar bandara tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik.
Ia juga menyoroti kebutuhan masyarakat Bandung Raya terhadap akses penerbangan yang dekat. Sementara itu, operasional Bandara Husein Sastranegara saat ini masih sangat terbatas, sehingga kebijakan transportasi udara perlu diselaraskan secara nasional.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya tidak berencana menjual saham BIJB Kertajati. Ia menyebut Pemprov Jabar menawarkan skema ruislag strategis kepada Pemerintah Pusat sebagai upaya meringankan beban fiskal daerah.
Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar BIJB Kertajati diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk kepentingan strategis nasional, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Dedi menilai sulitnya BIJB berkembang secara komersial tidak terlepas dari ketidaksinkronan kebijakan transportasi nasional. Keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma serta layanan Kereta Cepat Whoosh dinilai mengurangi minat penumpang untuk menggunakan BIJB Kertajati.
Sebagai alternatif jangka panjang, Dedi mengusulkan pengalihan fungsi BIJB Kertajati menjadi pusat industri pertahanan nasional. Usulan tersebut diklaim telah mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk peluang menjadikan kawasan Kertajati sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara.
Sementara dari sisi bisnis, Dedi optimistis pengelolaan Bandara Husein Sastranegara akan lebih menguntungkan bagi daerah karena memiliki pasar yang sudah terbentuk. Pemprov Jabar berencana melakukan modernisasi, termasuk perpanjangan landasan pacu, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing bandara tersebut.
