Bandung — Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Program Listrik Desa (Likdes) di Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Dari hasil pengecekan di lapangan, sebanyak tujuh rumah warga tercatat telah menerima sambungan listrik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah beroperasi selama satu hingga dua bulan terakhir.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan program bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Ia menegaskan, kunjungan lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program strategis daerah.
“Kami ingin memastikan secara langsung bagaimana eksekusi Program Listrik Desa Pemprov Jawa Barat di tingkat masyarakat. Di Kelurahan Cibabat ini, terdapat tujuh penerima manfaat yang sambungan listriknya sudah berjalan sekitar satu sampai dua bulan terakhir,” ujar Rizaldy saat ditemui di Kota Cimahi, Senin (2/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Jabar juga mendengarkan langsung aspirasi warga penerima manfaat. Rizaldy menyampaikan, masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya sambungan listrik gratis tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti penerangan dan menunjang aktivitas sehari-hari.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki Komisi IV DPRD Jawa Barat, kebutuhan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Hingga saat ini, lebih dari 100 ribu rumah tangga tercatat belum memiliki sambungan listrik dan masih membutuhkan bantuan melalui Program Listrik Desa.
“Realisasi program ini memang sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Namun, kami berharap Program Listrik Desa dapat terus dilanjutkan dan direalisasikan secara bertahap agar seluruh masyarakat kurang mampu di Jawa Barat dapat menikmati akses listrik yang layak,” katanya.
Program Listrik Desa sendiri merupakan salah satu kebijakan Pemprov Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar.
