Bandung — Komisi V DPRD Jawa Barat memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Senin (2/2/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas polemik bantuan bagi sekolah swasta yang belakangan menjadi sorotan publik.
Isu penghapusan bantuan sekolah swasta sebelumnya memicu kekhawatiran di kalangan penyelenggara pendidikan. Namun, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Farabi El Fouz, menegaskan bahwa kebijakan yang tepat bukanlah menghapus bantuan, melainkan mengubah mekanisme penyalurannya agar lebih tepat sasaran.
“Yang sebelumnya disalurkan melalui sekolah, sekarang diarahkan langsung kepada keluarga siswa penerima yang memang membutuhkan,” ujar Farabi kepada Pikiran Rakyat.
Farabi menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan di lapangan. Ia mengingatkan agar sekolah tidak sekadar menjalankan pendataan secara administratif, tetapi benar-benar memastikan keakuratan data siswa agar bantuan negara tidak salah sasaran.
“Data harus terus diperbarui dan diverifikasi. Sekolah jangan hanya administratif, tapi memastikan data siswa benar-benar valid,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar lainnya, Maulana Yusuf Erwinsyah, menyoroti peran strategis sekolah swasta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia berharap, apa pun skema penyalurannya, pemerintah daerah tetap mempertahankan bantuan bagi sektor pendidikan swasta.
“Apa pun teknis penyalurannya, semoga bantuan untuk sekolah swasta tetap ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Melalui pernyataan di media sosial, ia menegaskan bahwa subsidi bagi sekolah swasta tidak dihapus, melainkan dialihkan secara langsung kepada siswa dari keluarga prasejahtera agar lebih efektif dan berkeadilan.
Selain bantuan biaya pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperluas dukungan dengan menyediakan kebutuhan esensial siswa, seperti sepatu, tas, seragam, hingga buku tulis. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin hak pendidikan anak-anak Jawa Barat tanpa terhambat kendala ekonomi.
“Kami tidak menghapus subsidi untuk sekolah swasta, tetapi mengubah arahnya langsung kepada siswa yang membutuhkan. Selain biaya sekolah, kebutuhan fisik juga kami siapkan demi keadilan sosial,” ujar Dedi.
