BANDUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan tata kelola anggaran daerah agar berjalan efektif, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, dan sumber daya air memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan menjadi bagian penting dari fungsi DPRD. Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan secara profesional,” ujar Hasim.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat harus mengedepankan kualitas, keberlanjutan, serta pemerataan antarwilayah. Pengawasan yang ketat dinilai krusial guna mencegah terjadinya penyimpangan anggaran maupun keterlambatan pelaksanaan proyek.
Selain itu, Hasim mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPRD, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Menurutnya, komunikasi yang intensif menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.
Komisi III, lanjutnya, juga membuka ruang dialog secara aktif dengan mitra kerja sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami terus membuka ruang dialog dengan OPD mitra kerja, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan,” katanya.
Hasim berharap, dengan pengawasan yang optimal dan kolaborasi yang solid, pembangunan di Jawa Barat dapat berlangsung lebih akuntabel serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
