BANDUNG – Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, mendorong adanya perbaikan layanan BPJS Kesehatan serta peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu. Hal itu disampaikannya usai menyerap aspirasi masyarakat di Baleendah, Kabupaten Bandung.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga mengeluhkan penonaktifan layanan BPJS Kesehatan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak dapat mengakses layanan pengobatan secara gratis.
“Kami akan mendorong agar pelayanan BPJS semakin mudah diakses dan prosedurnya tidak menyulitkan masyarakat,” ujar Jajang, Selasa (24/2/2026).
Selain persoalan layanan kesehatan, Jajang juga menyoroti kondisi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia menilai kesejahteraan dan kepastian kerja PPPK paruh waktu perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Soal PPPK paruh waktu, ini menyangkut kepastian kerja dan masa depan mereka. Kami akan dorong agar ada kebijakan yang lebih jelas dan berpihak,” katanya.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang diterima dari masyarakat akan dibahas bersama pemerintah daerah melalui mekanisme di tingkat komisi untuk mencari solusi konkret.
“Kami tidak ingin ini hanya menjadi catatan. Harus ada tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Jajang berharap perbaikan layanan BPJS Kesehatan dan kejelasan kebijakan terkait PPPK paruh waktu dapat segera direalisasikan demi menjamin hak layanan dasar kesehatan serta kepastian kerja bagi para tenaga honorer tersebut.
