Close Menu
Subanginfo.idSubanginfo.id
  • Berita
  • Subang
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

DPRD Jabar Bahas Kenaikan Modal Dasar PT BIJB Jadi Rp8 Triliun, Fraksi Mulai Berdiskusi

14 September 2026

Dugaan Pelecehan di SMAN 1 Pamanukan Disorot DPRD Jabar, Sekolah Diminta Perketat Pengawasan

14 September 2026

Kujang Padjajaran & Jampes Pertanyakan Rekomendasi Inspektorat Daerah Untuk Petahana Kepala Desa Tanjungsari Timur Maju Cakades

14 September 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Subanginfo.idSubanginfo.id
Selasa, September 15
Facebook Instagram TikTok
  • Berita
  • Subang
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
Subanginfo.idSubanginfo.id
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Berita
  • Subang
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
Home»Politik»Ono Surono Usul Restrukturisasi Dinas, Dorong Efisiensi Anggaran Tanpa PHK
Politik

Ono Surono Usul Restrukturisasi Dinas, Dorong Efisiensi Anggaran Tanpa PHK

HafidhBy Hafidh31 Maret 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
WhatsApp Facebook Copy Link Telegram Email Tumblr Threads
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email WhatsApp Copy Link

Bandung – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengusulkan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) melalui penggabungan dinas-dinas yang memiliki fungsi serumpun. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperbaiki efektivitas pelayanan publik.

Usulan tersebut, kata Ono, telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bagian dari upaya penataan ulang struktur birokrasi di tingkat provinsi.

Menurutnya, sejumlah dinas di sektor pertanian memiliki fungsi yang beririsan, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan. Penggabungan dinas-dinas tersebut dinilai dapat memangkas biaya operasional sekaligus menyederhanakan koordinasi kebijakan.

“Jika dinas yang satu rumpun digabungkan, otomatis akan terjadi penghematan,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Namun, Ono menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh berdampak pada pemutusan hubungan kerja, khususnya bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai keberadaan PPPK sangat penting dalam menunjang layanan publik.

“PPPK punya peran besar dan sudah lama mengabdi. Jadi jangan sampai efisiensi justru merugikan mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD Jawa Barat, lanjut Ono, telah lebih dulu menerapkan berbagai langkah penghematan internal. Beberapa di antaranya adalah penghapusan kunjungan kerja ke luar daerah maupun luar negeri, serta pengurangan anggaran konsumsi dalam kegiatan kedewanan.

Selain itu, DPRD juga membuka opsi pelaksanaan rapat secara daring untuk menekan biaya operasional. Menurutnya, metode tersebut pernah diterapkan saat pandemi COVID-19 dan terbukti tetap efektif dalam mendukung pembahasan kebijakan.

Ono berharap, langkah restrukturisasi OPD dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Dengan birokrasi yang lebih ramping dan efisien, anggaran daerah diharapkan bisa dialihkan untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dedi Mulyadi DPRD Jawa Barat efisiensi anggaran daerah Ono Surono restrukturisasi dinas Jabar
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Hafidh

jurnalis

Related Posts

DPRD Jabar Bahas Kenaikan Modal Dasar PT BIJB Jadi Rp8 Triliun, Fraksi Mulai Berdiskusi

14 September 2026

Dugaan Pelecehan di SMAN 1 Pamanukan Disorot DPRD Jabar, Sekolah Diminta Perketat Pengawasan

14 September 2026

DPRD Jabar Dorong Sinergi Pendidikan dengan Kemenag, Bantuan Sekolah Madrasah Akan Diperkuat dalam Perda

12 September 2026

DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati Penarikan Ranperda Perubahan RPJMD Jabar 2025-2029

12 September 2026

DPRD Jabar Minta Raperda Lingkungan Tak Sekadar Salin Aturan Pusat, Kearifan Lokal Harus Diperkuat

11 September 2026

DPRD Jabar Soroti Dugaan Pencabulan di SMAN 1 Pamanukan, Minta Diusut Menyeluruh

11 September 2026
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

Don't Miss
Politik

DPRD Jabar Bahas Kenaikan Modal Dasar PT BIJB Jadi Rp8 Triliun, Fraksi Mulai Berdiskusi

14 September 2026

BANDUNG –DPRD Jawa Barat akan mulai membahas secara internal usulan peningkatan modal dasar PT Bandarudara…

Dugaan Pelecehan di SMAN 1 Pamanukan Disorot DPRD Jabar, Sekolah Diminta Perketat Pengawasan

14 September 2026

Kujang Padjajaran & Jampes Pertanyakan Rekomendasi Inspektorat Daerah Untuk Petahana Kepala Desa Tanjungsari Timur Maju Cakades

14 September 2026

Faizal Yusuf Jadi Sorotan di Pilkades Rancadaka, Warga Nilai Sosok Peduli dan Siap Mengabdi

14 September 2026
Our Picks
Stay In Touch
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo

Subscribe to Updates

Facebook Instagram TikTok
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman media
© 2026 subanginfo.id

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.