Kota Bandung- Buntut dari kematian dua anak harimau yang ada di Kebun Binatang Bandung, DPRD Provinsi Jawa Barat memanggil pihak terkait untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus ikut serta untuk membantu kekisruhan yang ada.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan, ada Memorandum Of Understanding (MOU) antara Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang akan berakhir pada 6 Mei mendatang. Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap kebun binatang bandung pasca dicabutnya Lembaga Konservasi (LK) dari yayasan pengelola sebelumnya.
“Sehingga April ini menjadi kunci bagaimana pemkot yang di dukung oleh pemprov dan kementerian kehutanan serta DPRD Provinsi Jawa Barat untuk bisa menentukan hewan-hewan itu tepat berada di kebun binatang bandung atau hewan-hewan jenis tertentu yang di lindungi yang mendapatkan perhatian khusus dipindakan ke lembaga konservasi lainnya di sekitar jawa barat, sekitar Bandung dan kementerian siap untuk itu,” Ujar Ono seusai rapat dengan BKSDA Jabar Dan Dinas Kehutanan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).
Karena itu, lanjut Ono, pihaknya mengajak pihak yang terkait dengan persoalan ini untuk kembali duduk bersama dan menuntaskan persoalan mulai dari keberlangsungan hewan -hewan di Kebun Binatang Bandung dan yang tidak kalah penting yakni persoalan kejelasan status karyawannya. Sebab, keberlangsungan hewan-hewan itu juga bergantung kepada karyawan atau petugas kebun binatang.
“Dua hal ini kan harus menyatu yang ngurus satwa ini juga orang nih pegawai pada saat pegawai ini memiliki status yang tidak jelas gajinya tidak jelas pasti akan berpengaruh maka tanggung jawab pemkot untuk segera menyelesaikan masalah kepegawaian yang katanya mau diangkat sebagai tenaga hari aja cepat dilakukan, nah makannya hari ini kita tunggu nih berdasarkan informasi, Wali Kota Bandung akan menentukan pimpinan sementara, pimpinan kayawan disana karena selama ini kan tidak ada yang menjadi ketua lah disana sehingga melakukan koordinasi dengan BKSDA dengan yang lain juga tidak berjalan dengan baik ya kita tunggu,” kata Ono.
Agar berimbang, tambah Ono, kalangan awak media juga harus menggali informasi terkait dengan tanggung jawab dari Pemkot Bandung terkait dengan kepegawaian dan pengelolaan perkara utuh terkait dengan Kebun Binatang Bandung tersebut. Dalam hal ini, Walikota Bandung harus secepat mungkin untuk merespon melalui keputusan dan kebijakan yang tepat.
“Walikota Bandung, Pak Farhan segera harus sat set jangan sampe berlarut-larut karena yang tidak sat set itu yang pada akhirnya bikin orang bingung satwanya apalagi ya kan, jadi harus sat set nih pak farhan itu saja sebenernya simpel karna kewenangan sudah jelas berdasarkan MOU, makannya tadi kementrian jangan salahkan kementrian salahkan juga pemkot,” pungkas Ono.
