BANDUNG – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Sekolah Manusia Unggul (Maung) mulai menuai perhatian dari kalangan legislatif. Program yang digagas sebagai sekolah unggulan baru tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari konsep, skema pembiayaan, hingga arah pembinaan peserta didik setelah lulus.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menilai implementasi Sekolah Maung terkesan dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, pembahasan program tersebut masih minim, sementara pemerintah telah menyiapkan puluhan sekolah negeri sebagai lokasi pengembangannya.
Zaini mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak aspek yang perlu dikaji secara komprehensif sebelum program dijalankan secara luas. Ia mencontohkan program pendidikan berbasis kedisiplinan dan militer yang pernah dilaksanakan sebelumnya namun belum diketahui secara jelas hasil serta dampak jangka panjangnya.
“Program pendidikan sebelumnya menghabiskan anggaran yang cukup besar, namun evaluasi terhadap keberlanjutan dan perkembangan alumninya belum terlihat secara jelas. Hal seperti ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran sebelum meluncurkan program baru,” ujar Zaini, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, konsep Sekolah Maung saat ini masih berada pada tahap pembahasan awal dan belum memiliki kajian yang matang. Program tersebut bahkan disebut mengadopsi konsep Sekolah Garuda, namun memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda.
Meski demikian, Zaini menegaskan bahwa mayoritas anggota Komisi V DPRD Jawa Barat tidak menolak gagasan menghadirkan sekolah unggulan. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui proyek percontohan atau pilot project agar dapat dievaluasi secara menyeluruh sebelum diperluas ke daerah lain.
“Jika memang ingin dilaksanakan, sebaiknya dimulai dalam skala kecil terlebih dahulu, misalnya satu atau dua sekolah sebagai pilot project. Dari situ bisa dilihat efektivitas program sebelum diterapkan lebih luas,” katanya.
Selain persoalan konsep, DPRD juga menyoroti belum adanya pembahasan rinci terkait kebutuhan anggaran dan mekanisme pembiayaan program tersebut. Menurut Zaini, aspek regulasi dan landasan hukum juga perlu dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan kajian yang lebih mendalam serta melibatkan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan final terkait implementasi Sekolah Maung.
“Program pendidikan harus dirancang secara matang karena menyangkut masa depan generasi muda. Jangan sampai kebijakan yang baik secara gagasan justru menghadapi kendala saat diterapkan di lapangan,” pungkasnya.
