Bali – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan pembangunan daerah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI di Provinsi Bali, Senin (29/6/2026).
Menurut Buky, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemajuan setiap daerah. Karena itu, DPRD Jawa Barat mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Kalau daerah makmur, Indonesia juga akan makmur. Kalau daerah maju, Indonesia akan maju. Karena itu, kami mendukung penuh program prioritas Presiden dengan pendekatan yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien di daerah,” ujar Buky.
Ia mengakui pemerintah daerah saat ini turut merasakan dampak berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan fiskal justru menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Pengurangan dana transfer memang dirasakan daerah. Tetapi pembangunan harus tetap berjalan. Ini menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk lebih kreatif menjalankan roda pembangunan,” katanya.
Salah satu langkah yang didorong DPRD Jawa Barat adalah melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan pengelolaan yang lebih produktif, aset tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, mengapresiasi kehadiran lebih dari 240 peserta Rakernas ADPSI dari berbagai provinsi. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus membahas berbagai isu strategis nasional.
Ia mengatakan salah satu agenda utama Rakernas tahun ini adalah pembahasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk perhatian terhadap daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi.
“Bali memiliki karakteristik berbeda karena perekonomiannya bertumpu pada sektor pariwisata. Kontribusi devisa yang dihasilkan sangat besar sehingga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat,” ujarnya.
Dewa menambahkan, Rakernas ADPSI juga menjadi forum strategis bagi DPRD seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi daerah sekaligus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.
