Kabupaten Bandung – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan sarana dan prasarana serta pemetaan kebutuhan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung untuk mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan sekolah berasrama tersebut ke depan.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 di Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Menurut Hasbullah, fasilitas yang saat ini digunakan sudah cukup memadai sebagai solusi sementara karena memanfaatkan aset milik KONI Kabupaten Bandung, seperti asrama atlet dan gedung perkantoran untuk kegiatan pembelajaran.
“Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi karena konsepnya adalah sekolah berasrama sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima Komisi V, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Selain itu, terdapat rencana penambahan empat Sekolah Rakyat baru sesuai kebutuhan masyarakat.
Hasbullah menilai keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat miskin, khususnya dalam menekan angka putus sekolah yang di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V juga memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah, terutama terkait pentingnya dukungan sarana dan prasarana agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik,” katanya.
Selain fasilitas pendidikan, Komisi V menerima berbagai masukan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Meskipun proses rekrutmen guru dilakukan oleh Kementerian Sosial, pemerintah daerah diharapkan tetap memberikan dukungan untuk menunjang kinerja para pendidik.
Hasbullah menegaskan pengembangan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang akurat, termasuk data angka putus sekolah dan jumlah masyarakat miskin ekstrem sebagai dasar penentuan kapasitas maupun penambahan sekolah di suatu wilayah.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Negara melalui program tersebut memberikan jaminan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari biaya sekolah, asrama, makan, hingga perlengkapan belajar.
“Ini berarti negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan,” tutup Hasbullah.
