BANDUNG — DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengatakan pembangunan daerah perlu dilakukan secara terencana, proporsional, dan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus memastikan setiap wilayah mendapatkan perhatian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
“Minimal pembangunannya itu proporsional. Menguatkan dan meningkatkan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” ujar Iwan dalam keterangannya di Bandung, Minggu (23/8/2026).
Menurut Iwan, pemerataan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Sejumlah sektor dinilai perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkecil kesenjangan antardaerah. Di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan, penerangan, sistem pengairan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan.
Iwan menilai pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pembangunan fisik harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan dasar.
“Dua pembangunan yang tidak bisa dipisahkan, pembangunan fisik dan pembangunan SDM, keduanya harus beriringan,” tegasnya.
DPRD Kawal Pemerataan Melalui Tiga Fungsi
Untuk memastikan pemerataan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, DPRD Jawa Barat menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Fungsi legislasi dilakukan melalui pembentukan berbagai kebijakan daerah, sementara fungsi anggaran dijalankan melalui pembahasan dan penetapan APBD. Adapun fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan program yang telah direncanakan dan mendapatkan dukungan anggaran benar-benar terlaksana di lapangan.
Iwan mengatakan proses pengawasan juga dilakukan melalui komisi-komisi DPRD serta penyerapan aspirasi masyarakat. Berbagai temuan dan masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan kebijakan pembangunan.
“Berbagai temuan dan masukan dari lapangan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki program pembangunan secara berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD harus diterjemahkan melalui pengalokasian anggaran yang proporsional dalam APBD. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau daerah yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur maupun pelayanan dasar.
Momentum Jabar 81 Tahun
Iwan berharap momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Ia menilai pembangunan Jawa Barat ke depan harus semakin memperhatikan keseimbangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Setiap daerah memiliki potensi serta kebutuhan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan perlu disusun secara tepat sasaran.
“Di usia 81 tahun, nampaknya rentang kesenjangan ini harus diperkecil,” ujarnya.
DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemerataan pembangunan diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh Jawa Barat.
