BANDUNG — Memasuki usia ke-81, Provinsi Jawa Barat masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan secara terencana dan berkelanjutan. Pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengendalian alih fungsi lahan menjadi sejumlah persoalan yang disoroti DPRD Jawa Barat.
Anggota DPRD Jawa Barat Prasetyawati mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan momentum Hari Jadi ke-81 sebagai kesempatan untuk mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan sekaligus memperkuat kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Prasetyawati, salah satu tantangan yang masih terlihat adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pembangunan dinilai masih relatif terkonsentrasi di kawasan Bodebek dan Bandung Raya, sementara sejumlah wilayah seperti Priangan Timur, Cirebon Raya, hingga Jawa Barat bagian selatan masih membutuhkan penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Ia menilai pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Dorong Lapangan Kerja untuk Generasi Muda
Selain ketimpangan pembangunan, Prasetyawati menyoroti persoalan kualitas sumber daya manusia dan pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMK hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, potensi bonus demografi Jawa Barat harus dioptimalkan dengan memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar lulusan pendidikan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja.
“Pekerjaan rumah yang kedua, kualitas SDM dan pengangguran. Kami menilai bonus demografi belum sepenuhnya kita manfaatkan. Tingkat pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi masih besar, link and match antara pendidikan dengan dunia industri belum optimal,” kata Prasetyawati di Bandung, Senin.
Ia mendorong Pemprov Jabar memperkuat investasi sumber daya manusia melalui revitalisasi SMK, peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan beasiswa, serta pengembangan sektor industri dan UMKM.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, tetapi juga mendorong generasi muda menjadi pelaku usaha dan pencipta lapangan pekerjaan.
Alih Fungsi Lahan Jadi Perhatian
Persoalan lain yang dinilai membutuhkan perhatian serius adalah alih fungsi lahan pertanian. Prasetyawati meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap perubahan fungsi lahan produktif di Jawa Barat.
Ia juga menyoroti persoalan banjir dan longsor yang terjadi secara berulang di sejumlah wilayah. Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan perlu berjalan beriringan dengan upaya pemulihan ekosistem, termasuk kawasan sungai.
“Kita ingin mewariskan Jawa Barat yang hijau untuk anak cucu kita,” ujarnya.
Karena itu, Prasetyawati mendorong penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pemanfaatan ruang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan lahan produktif.
APBD 2027 Diminta Lebih Tepat Sasaran
Di sisi penganggaran, Prasetyawati berharap APBD Jawa Barat 2027 dapat diarahkan secara lebih transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong pemerataan alokasi anggaran, terutama untuk wilayah yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur. Perbaikan jalan provinsi, irigasi, serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan Bandung Raya dinilai perlu menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan.
Selain itu, ia meminta program pelayanan dasar dan bantuan pemerintah, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial, benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap APBD 2027 nanti lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Program bantuan sosial, kesehatan gratis, dan pendidikan harus benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
DPRD Siap Kawal Pembangunan Jawa Barat
Prasetyawati memastikan DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan tersebut diarahkan agar program pembangunan tidak hanya menghasilkan capaian secara administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, usia ke-81 Jawa Barat seharusnya tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga ruang untuk melakukan evaluasi terhadap capaian dan persoalan pembangunan yang masih harus diselesaikan.
“Kami berharap usia ke-81 Jabar bukanlah seremoni, melainkan momentum untuk evaluasi bersama, menguatkan komitmen bersama untuk terus mengawal, mengkritisi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar demi Jabar yang maju, berdaya saing dan sejahtera,” tutur Prasetyawati.
DPRD Jawa Barat, lanjut dia, akan terus mendorong agar kebijakan pemerintah provinsi berjalan transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Mari jadikan usia ke-81 Jabar ini sebagai momentum untuk terus bekerja, melakukan pembenahan, dan menghadirkan perubahan yang nyata,” pungkasnya.
