BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan daerah.
Menurut Buky, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan program pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak hanya terlihat dari bertambahnya infrastruktur.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujar Buky, Kamis (20/8/2026).
Pembangunan Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Buky mengatakan, memasuki usia ke-81, Jawa Barat masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah perlu dirancang secara lebih komprehensif.
Ia menilai pembangunan infrastruktur memang penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah proyek yang selesai dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut.
Buky mendorong agar program pemberdayaan ekonomi diperkuat hingga tingkat masyarakat bawah sehingga kelompok yang masih berada dalam kondisi rentan dapat memperoleh akses terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan.
Selaras dengan Visi Jabar 2025–2029
Buky menilai pendekatan pembangunan yang seimbang antara infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yakni “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.”
Menurutnya, visi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang tidak hanya membangun kawasan perkotaan, tetapi juga memperkuat kehidupan masyarakat di perdesaan.
Dalam kerangka RPJMD Jawa Barat 2025–2029, pembangunan diharapkan mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata.
Buky menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dorong Birokrasi Lebih Bersih dan Responsif
Selain persoalan pembangunan dan sosial ekonomi, Buky turut menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas menjadi salah satu kunci agar berbagai program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
Ia mendorong transformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan publik secara lebih cepat dan mudah diakses.
“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Buky berharap penguatan tata kelola pemerintahan dapat berjalan konsisten dengan target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Dengan birokrasi yang lebih responsif dan program yang tepat sasaran, pembangunan Jawa Barat diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
