BANDUNG – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, penyelesaian administrasi aset negara, serta penguatan pengawasan terhadap program strategis pemerintah di Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Dalam kunjungan itu, ia meninjau langsung sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perencanaan Belanja Pegawai. Purbaya meminta kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dihitung secara cermat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan kekurangan pagu pada penghujung tahun anggaran.
Ia juga mengingatkan agar penyesuaian atau pergeseran anggaran dilakukan secara hati-hati. Anggaran untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menurutnya, tidak seharusnya dikorbankan hanya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak.
“Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan Belanja Pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak,” tegas Purbaya.
Menkeu Soroti Pelaksanaan Program Strategis
Selain persoalan anggaran, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk memantau pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat. Beberapa di antaranya adalah Program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk Program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan pemantauan terhadap 22 sekolah dari total 26 Sekolah Rakyat yang tersedia di Jawa Barat.
Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum cukup baik dengan dukungan fasilitas pembelajaran yang relatif lengkap. Setiap ruang kelas dilengkapi smartboard, sementara para siswa memperoleh laptop untuk menunjang proses belajar.
Purbaya menilai berbagai fasilitas dan keunggulan yang dimiliki Program Sekolah Rakyat perlu lebih diketahui masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik mengenai program tersebut.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” ujarnya.
Pemantauan KDKMP dan SPPG di Jawa Barat
Di sektor koperasi, Jawa Barat tercatat memiliki 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari jumlah tersebut, terdapat target survei terhadap 147 KDKMP dan hingga saat ini sebanyak 22 koperasi telah dipantau.
Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fasilitasnya. Pemerintah terus didorong memastikan keberadaan koperasi tersebut dapat berjalan sesuai tujuan program dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.
Sementara untuk program SPPG, jumlah unit di Jawa Barat mencapai 6.794 SPPG. Dari target survei sebanyak 199 unit, pelaksanaan pemantauan telah mencapai 275 SPPG.
Setiap SPPG memiliki kapasitas produksi berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat program mencakup siswa PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat secara umum dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
Minta Ada Indeks Penilaian SPPG
Untuk memperkuat evaluasi, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan ukuran yang seragam di setiap daerah.
Indeks tersebut dapat menggunakan skala tertentu, misalnya 1 hingga 5, sehingga kualitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPPG dapat diukur secara lebih objektif.
Menurutnya, instrumen penilaian tersebut juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja SPPG antarwilayah secara nasional sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Dengan penguatan pengawasan, disiplin anggaran, serta evaluasi berbasis indikator yang jelas, pemerintah diharapkan dapat memastikan program strategis nasional berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
