Oleh: Hamid Muhammad (Wakil sekretaris eksternal HMI Cabang Sukoharjo)
Gelombang Protes yang Melanda Solo dan Nasional kembali bergolak. Gelombang demonstrasi yang mengguncang sejumlah kota kini sampai ke Solo. Mulai dari Solo Raya Menggugat hingga kericuhan di markas Brimob dan DPRD Solo terbakar. Aksi mahasiswa, masyarakat sipil, hingga reaksi aparat kini menjadi sorotan serius menjadi sebuah tanda ketegangan yang belum mereda.
Pada 29 Agustus 2025, demonstrasi di Solo berubah ricuh. Ratusan pengemudi ojek online (ojol) kembali ke markas Brimob, berujung pagar dirusak, water barrier dibakar, dan eskalasi kekerasan meningkat. Gedung DPRD Solo terbakar dini hari. tirto.id dan Radar Solo
Pemerintah kota Surakarta menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari mulai 30 Agustus hingga 5 September 2025, sebagai langkah antisipasi.
Pada 1 September 2025, aksi mahasiswa kembali digelar, dengan tajuk “Solo Raya Menggugat”, berlangsung damai di DPRD Surakarta. Tuntutan mencakup : pembebasan massa aksi, tanggung jawab Presiden atas pelanggaran HAM, evaluasi represivitas aparatur, hingga penolakan sejumlah RUU yang mengancam demokrasi. tirto.id
Pada 31 Agustus 2025, puluhan remaja yang diduga terlibat kericuhan kepada orang tua di Mapolresta Solo sebagai momen haru penuh refleksi, mencerminkan kompleksitas pemberontakan generasi muda.
Solo sebagai Cerminan Kondisi Nasional dengan latar belakang demonstrasi nasional seperti tewasnya pengemudi ojol karena ditabrak rantis Brimob, tuntutan pemotongan fasilitas elit DPR, serta tuntutan politik substansial sama-sama menggema di Solo.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo merespons dengan meniadakan kunjungan luar negeri DPR, memotong fasilitas elite, dan menindak aparat berlebihan. tirto.id
Demonstrasi di Solo membuat tuntutan lebih lokal dan simbolik: “Solo Raya tidak akan diam,” “Indonesia Menggugat,” serta aksen teatrikal dan budaya lokal sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan represif dan abai. tirto.id
Fragmentasi & Desentralisasi Aksi Solo menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa kini tak hanya monolitik Jakarta, tetapi terdesentralisasi dengan nuansa lokal yang kuat. Ketidakpercayaan terhadap Aparat & Pemerintah menimbulkan Kericuhan dan pembakaran simbol-simbol pemerintahan mencerminkan hilangnya kepercayaan;
Respons Pemerintah Bersifat Simbolik, Belum Substansial.
Status tanggap darurat dan pemotongan fasilitas belum mencakup reformasi institusional masih bertahan di ranah simbol dan kontrol sosial. Peran Generasi Muda sebagai Agen Demokrasi Aksi damai dengan setting lokal dan tuntutan HAM menjadi manifestasi krusial, mempertegas bahwa mahasiswa tetap pilar kritik sosial.
Kini Solo menjadi cermin nasional seperti gejolak sosial, fragmentasi tuntutan, dan potensi reformasi yang kini tengah diuji. Jika pemerintah hanya merespons dengan simbol kosmetik, masyarakat akan terus menyuarakan perubahan lebih radikal. Pemerintah harus mendengarkan bukan hanya meredam dalam kekuasaan, tetapi membuka ruang dialog nyata, reformasi struktural, dan respons berbasis hak asasi.
Author: Hafidh
jurnalis
