Oleh: Hamid Muhammad (Aktivis Sosial Ende)
Gelombang pertama demonstrasi tercatat pada Kamis, 26 Maret 2026, ketika mahasiswa dan warga turun ke jalan menolak rencana penggusuran lapak dan bangunan di kawasan pesisir Ndao dan sejumlah pedagang di Ende. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak memiliki kejelasan solusi bagi warga terdampak. Media seperti Digtara.com dan GardaFlores.com melaporkan bahwa massa mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana tersebut sampai ada pendekatan yang lebih manusiawi dan partisipatif.
Ketegangan tidak mereda. Pada awal April 2026, aksi lanjutan terus berlangsung, menandakan bahwa tuntutan masyarakat belum mendapat respons yang memadai. Bahkan menurut laporan RRI (awal April 2026), demonstrasi telah terjadi berulang kali, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Puncak aksi terjadi pada Rabu, 8 April 2026, ketika massa kembali mendatangi kantor Bupati Ende. Dalam aksi ini, PMKRI dan warga melakukan orasi terbuka, menuntut dialog langsung dengan kepala daerah. Namun, ketiadaan respons konkret memicu kekecewaan yang memuncak dalam bentuk aksi pembakaran ban di depan kantor bupati, sebagaimana dilaporkan oleh Florespos.net, GlobalFlores.com, dan VictoryNews.id (8 April 2026).
Situasi bahkan sempat memanas ketika aparat Satpol PP mencoba mengendalikan massa. Savanaparadise.com (8 April 2026) mencatat adanya ketegangan antara demonstran dan aparat saat upaya pemadaman api berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih lebih dominan dibanding pendekatan dialogis dalam merespons aspirasi masyarakat.
Yang membuat aksi ini semakin menyentuh adalah keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar. Dalam laporan Ekorantt.com pada 9 April 2026, seorang pelajar menyuarakan ketakutan bahwa penggusuran lapak orang tuanya akan berdampak pada kelangsungan pendidikannya. Pernyataan ini mempertegas bahwa kebijakan publik yang diambil tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menyentuh masa depan generasi muda.
Selain itu, beberapa media lokal seperti FloresTerkini.com, NTTExpress.com, dan PosKupang.com (periode 26 Maret – 9 April 2026) turut menyoroti bahwa warga merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan. Tidak adanya sosialisasi yang memadai.
Aksi PMKRI di Ende juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Ketika saluran formal tidak berjalan, jalanan menjadi ruang alternatif untuk menyampaikan aspirasi. Ini bukan tanda kegagalan masyarakat, melainkan sinyal bahwa pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih inklusif.
Pada akhirnya, konflik di Ende adalah pengingat bahwa pembangunan sejati tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang manusia. Tanpa keadilan sosial dan partisipasi publik, pembangunan hanya akan menjadi proyek yang rapuh mudah runtuh oleh ketidakpuasan rakyatnya sendiri.
Author: Hafidh
jurnalis
