Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa provinsi yang dipimpinnya menjadi daerah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional sepanjang Agustus 2025. Hal itu disebabkan oleh skala industri dan jumlah penduduk Jawa Barat yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Menurut Dedi, meskipun persentase gangguan pada sektor industri di Jawa Barat relatif kecil, dampaknya tetap terasa lebih besar karena jumlah perusahaan dan pekerja di provinsi ini merupakan yang paling banyak di Indonesia.
“Jadi, misalnya industri terganggu satu persen, kita pasti terganggunya paling besar karena jumlahnya jauh lebih banyak dibanding industri di tempat lain yang skalanya lebih kecil,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sabuga, Bandung, Kamis (18/9/2025).
Jabar Masih Jadi Magnet Investasi
Di tengah sorotan terhadap tingginya angka PHK, Dedi menegaskan bahwa iklim investasi di Jawa Barat justru mulai kembali tumbuh. Ia optimistis, pada Oktober 2025, gelombang investasi baru akan mulai terealisasi sehingga mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
“Investasi di Jawa Barat sudah mulai menggeliat lagi. Oktober mendatang kita prediksi mulai bergerak lebih kuat. Jadi memang ada karyawan yang berhenti, tapi di sisi lain juga akan ada peluang bagi tenaga kerja baru untuk masuk,” jelasnya.
Penerimaan dan Layanan Tenaga Kerja Berbasis Online
Selain mendorong investasi, Pemprov Jabar juga tengah mempersiapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja berbasis daring. Dedi menyebut sistem ini akan diterapkan mulai tahun depan di sejumlah daerah industri utama, seperti Subang dan Bekasi.
Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan proses rekrutmen karyawan akan lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Tahun depan kita sudah mulai digitalisasi layanan tenaga kerja. Jadi karyawan di Subang atau Bekasi akan bisa melakukan proses rekrutmen secara online. Dengan begitu, meskipun ada PHK, akan tetap terbuka ruang untuk perekrutan baru,” ujar Dedi.
Data Nasional PHK Agustus 2025
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena PHK secara nasional pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 830 orang. Jumlah ini turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan Juli 2025 yang mencapai 1.118 orang.
Namun, meskipun secara nasional terjadi penurunan, Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi. Dari total 830 orang, 261 pekerja berasal dari Jawa Barat. Posisi berikutnya ditempati oleh Sumatera Selatan dengan 113 pekerja terkena PHK, lalu disusul Kalimantan Timur dengan 100 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun tren PHK di Indonesia menurun, Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Tantangan Industri di Jawa Barat
Sebagai provinsi dengan kawasan industri terbesar di Tanah Air, Jawa Barat menampung ribuan perusahaan manufaktur, tekstil, otomotif, hingga elektronik. Kondisi ini menjadikan Jabar sebagai pusat produksi sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Namun, skala industri yang sangat besar juga membuat Jabar lebih rentan terhadap gejolak ekonomi global, kebijakan perdagangan, hingga perubahan pasar. Ketika permintaan produk menurun atau biaya produksi meningkat, perusahaan-perusahaan di Jabar lebih cepat terdampak, yang akhirnya berimbas pada pekerja.
“Karena kita provinsi dengan jumlah industri terbanyak, setiap gejolak sekecil apa pun di sektor ekonomi, kita pasti terdampak lebih dulu dan lebih besar dibanding daerah lain,” kata Dedi.
Optimisme Pemprov Jabar
Kendati demikian, Dedi Mulyadi tetap optimistis bahwa Jawa Barat mampu bangkit dengan cepat. Peningkatan investasi yang mulai terlihat pada kuartal IV-2025 diyakini menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. Selain itu, kebijakan rekrutmen tenaga kerja berbasis digital diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mengurangi praktik-praktik perekrutan yang tidak transparan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat untuk menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Yang penting sekarang bagaimana kita bisa menjawab tantangan dengan solusi konkret. Jawa Barat punya sumber daya
manusia melimpah, kita hanya perlu memastikan ada wadah dan kesempatan yang terbuka,” tegas Dedi
Fenomena tingginya angka PHK di Jawa Barat pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa provinsi ini masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Namun, di sisi lain, adanya peningkatan investasi serta langkah digitalisasi penerimaan tenaga kerja menjadi sinyal bahwa Jawa Barat tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap mampu menekan angka PHK di bulan-bulan mendatang sekaligus menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Bagaimana tanggapan kalian ?
