BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan Tahun Anggaran 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, kontraktor yang menghasilkan pekerjaan dengan kualitas rendah tidak akan menerima pembayaran secara penuh.
Dedi menyampaikan, Pemprov Jabar saat ini memiliki kesiapan anggaran sebesar Rp621 miliar untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pembangunan. Namun, realisasi pembayaran tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil audit kualitas pekerjaan di lapangan.
“Pembayaran akan dilakukan setelah dilakukan audit. Dari sana akan terlihat apakah kualitas pekerjaan masuk kategori sangat baik, baik, atau justru kurang baik,” kata Dedi di Bandung, Minggu.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Menurutnya, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis tidak akan ditoleransi. “Untuk pekerjaan yang kualitasnya kurang baik, tentu tidak akan kami bayarkan sepenuhnya,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, dana pelunasan proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah. Ia pun mengapresiasi tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak yang turut memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, Gubernur Jabar membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan. Masyarakat diminta aktif melaporkan kondisi proyek infrastruktur melalui media sosial sebagai bentuk kontrol sosial yang transparan dan objektif.
“Kami persilakan masyarakat Jawa Barat menyampaikan kritik dan masukan terkait kualitas pembangunan yang ada di lapangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov Jabar mencatat kondisi sisa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang sangat minim pada akhir 2025, yakni sekitar Rp500 ribu, di tengah adanya tunda bayar proyek pembangunan senilai Rp621 miliar.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, kondisi tersebut dipicu oleh kebijakan APBD 2025 yang dirancang progresif, dengan target pendapatan tinggi dan belanja publik yang digenjot secara maksimal.
“Target pendapatan kita pasang cukup tinggi. Dari sisi belanja berjalan sangat baik, namun realisasi pendapatan tidak sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan,” ujar Herman.
