BANDUNG – Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, menegaskan bahwa usulan perubahan Propemperda 2026 terkait Raperda pendirian PT Sanggabuana harus melalui kajian yang komprehensif dan dilakukan secara hati-hati.
Menurutnya, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru tidak boleh sekadar menjadi langkah administratif tanpa landasan analisis yang kuat. Ia menekankan pentingnya studi kelayakan yang mampu memproyeksikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pendirian BUMD tidak boleh hanya formalitas. Harus ada kajian kelayakan yang kuat dan proyeksi kontribusi riil terhadap PAD,” ujar Budiwanto.
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pembentukan BUMD wajib didahului studi kelayakan menyeluruh, mencakup analisis bisnis, proyeksi keuntungan, hingga mitigasi risiko.
Budiwanto menjelaskan, PT Sanggabuana dirancang sebagai BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT) yang akan berfungsi sebagai holding company. Entitas ini diproyeksikan mampu mengonsolidasikan serta melakukan merger terhadap sejumlah BUMD di Jawa Barat yang dinilai tidak sehat, bermasalah, bahkan berstatus pailit.
Menurutnya, skema holding dapat menjadi instrumen strategis untuk pembenahan dan restrukturisasi BUMD. Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak justru memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
“Tujuannya memang untuk konsolidasi dan pembenahan. Holding ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan BUMD yang tidak sehat. Tetapi jangan sampai niat menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Dalam pembahasan Raperda, DPRD akan memberi perhatian khusus pada sejumlah aspek krusial. Di antaranya kebutuhan modal awal, roadmap bisnis jangka panjang, mitigasi risiko kerugian, hingga sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan yang profesional serta akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan berbasis kajian akademik dalam setiap tahapan pembentukan holding tersebut. Selain itu, kondisi fiskal daerah harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan ini tidak membebani APBD.
“Jangan sampai niat baik meningkatkan ekonomi daerah justru menjadi beban fiskal baru bagi APBD. Prinsip kehati-hatian harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Melalui Bapemperda, DPRD Jawa Barat memastikan seluruh persyaratan yuridis, ekonomis, dan tata kelola akan dikaji secara menyeluruh sebelum memberikan persetujuan terhadap perubahan Propemperda 2026 terkait Raperda PT Sanggabuana.
