BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih besarnya persoalan pengangguran di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong segera menyusun langkah strategis untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memastikan bonus demografi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, mengatakan persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, pembangunan yang masih terkonsentrasi di kawasan Bodebek dan Bandung Raya membuat sejumlah wilayah lain di Jawa Barat belum memperoleh kesempatan pertumbuhan ekonomi yang sama.
Selain ketimpangan wilayah, Prasetyawati menyoroti tingginya pengangguran dari kelompok masyarakat berpendidikan, mulai lulusan SMK hingga perguruan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan hubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
“Tingkat pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi masih besar. Link and match pendidikan dengan dunia industri belum maksimal,” ujar Prasetyawati, dikutip dari Antara, Selasa (25/8/2026).
Bonus Demografi Perlu Dioptimalkan
Prasetyawati menilai Jawa Barat memiliki potensi besar melalui bonus demografi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Jabar meningkatkan investasi pada kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi SMK, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta perluasan akses beasiswa bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan keterampilan yang relevan, generasi muda Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan.
Prasetyawati juga mendorong pengembangan hilirisasi industri dan UMKM sebagai bagian dari strategi memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Ketimpangan Wilayah Jadi Perhatian
Selain persoalan pengangguran, Prasetyawati menilai pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jawa Barat. Pembangunan yang lebih banyak terkonsentrasi di Bodebek dan Bandung Raya perlu diimbangi dengan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah lain.
Pemerataan tersebut dinilai penting agar masyarakat di berbagai daerah memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan dasar.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan persoalan lingkungan, terutama ancaman alih fungsi lahan pertanian serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lahan produktif dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
APBD 2027 Diminta Tepat Sasaran
Dalam menjalankan berbagai program pembangunan, Prasetyawati turut meminta agar pengelolaan APBD Jawa Barat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap penyusunan APBD 2027 dapat lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap program memberikan manfaat yang nyata.
“Kami harap APBD 2027 lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Bantuan harus benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.
DPRD Jawa Barat, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, Jawa Barat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi bonus demografi sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.
